Sekjen PPP Imbau Aksi 11 Februari Tak Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 11 Februari mendatang.

Dengan begitu, diharapkan suasana menjelang pemungutan suara di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 15 Februari bisa berlangsung kondusif.

"PPP dalam konteks menjaga ketenangan pilkada ini lebih mengamini pendapat Ketum Muhammadiyah, Pak Haedar Nashir. Pak Haedar kan mengatakan tidak perlulah," ucap Arsul di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Kalaupun mau begitu (aksi), ya nanti saja setelah pilkada," kata dia. 

Arsul mengakui, aksi unjuk rasa itu bisa menguntungkan PPP yang dalam Pilkada DKI mengusung pasangan nomor pemilihan 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Sebab, ia meyakini aksi 11 Februari itu akan menyuarakan penolakan terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus penistaan agama.

Polisi, menurut anggota Komisi III DPR ini, tidak bisa melarang aksi karena tanggal 11 Februari itu belum memasuki masa tenang.

Kendati demikian, PPP tetap menyarankan unjuk rasa itu tidak dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.

"Toh, ada cara lain untuk mengekspresikan dukungan kepada calon yang memang dikehendaki. Kalau dalam Pilkada DKI, nomor 1 dan 3-lah. Kan tidak perlu dengan demo," kata dia.

"Yang penting kan tanggal 15 sebelum pencoblosan bisa mengawal, itu boleh saja kalau mengawal, atau membisikkan (aspirasi), daripada mengawal lewat aksi massa," ucap Arsul.