Pemerintah Tak Ingin Ada Kegaduhan Jelang Pilkada DKI Jakarta

Namun, dia memastikan unsur TNI dan Polri telah menyiapkan upaya-upaya pengamanan yang komprehensif agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

Dia juga mengimbau kelompok masyarakat menahan diri dan mengalihkan rencana demonstrasi setelah Pilkada serentak usai.

"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI. Kami akan lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS. Kalau mau demonstrasi nanti lah setelah tanggal 15 (Februari) itu saja," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengaku, pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.

Hal tersebut diungkapkan Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan long march di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Mengingat tingkat kerawanan dan tensi yang cukup tinggi, Wiranto menginstruksikan aparat keamanan untuk menindak tegas siapapun yang menganggu proses penyelenggaraan Pilkada.

Dia meminta polisi tidak ragu dan tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan.

"Kami berjaga dari pihak-pihak yang memanfaatkan pilkada ini dengan langkah-langkah yang justru menodai. Maka saya instruksikan kepada aparat keamanan bertindak tegas tanpa ragu tanpa pandang bulu kepada siapapun yang menganggu pilkada serentak," kata dia.

Selain itu dia juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama dan kaum intelektual ikut membantu pemerintah dalam menjaga penyelenggaraan pilkada dengan cara-cara yang terhormat.

Secara terpisah Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana memastikan jajarannya siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta. 

"Kita kan ada aturannya, kalau minggu tenang itu jelas enggak boleh, apapun bentuk kegiatan politik atau kumpul massa tidak boleh. Nanti akan kami kampanyekan bersama KPU dan Bawaslu," ujar Suntana.

Hal senada juga diutarakan oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana. 

TNI siap berkoordinasi dengan Polri dalam mengamankan situasi jelang Pilkada.

Selain Pangdam dan Wakapolda, dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat negara antara lain Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Torry Djohar, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Hadir pula Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Kepala staf Umum Panglima TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.