Pemerintah Tak Ingin Ada Kegaduhan Jelang Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait persiapan keamanan jelang Pilkada Serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan dititikberatkan pada persiapan pengamanan Pilkada di DKI Jakarta.

Selain dihadiri oleh sejumlah menteri, Wiranto juga memanggil pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan Pilkada di Jakarta, yakni Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana, dan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana.

Wiranto mengakui, ada beberapa daerah yang dinilai rawan konflik jelang penyelenggaraan Pilkada, antara lain Jakarta, Aceh, Papua, dan Banten.

Dia juga mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mengerahkan massa selama masa minggu tenang jelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

"Dalam minggu tenang harus tenang, jangan dibikin ribut. Minggu tenang harus dihormati agar masyarakat bisa memilih dan mempertimbangkan dengan tenang," ujarnya.

Wiranto mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, siapapun tidak diizinkan melakukan pengerahan massa di ruang publik selama masa tenang.

Dalam rapat tersebut, dia meminta pihak kepolisian menindak siapapun yang melakukan pengerahan massa.

"Terkait pengerahan massa kan sudah ada aturannya, yang pasti dalam minggu tenang tidak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Kalau dilakukan saya perintahkan aparat kepolisian menindak tegas," kata Wiranto.

Wiranto juga mengimbau kepada netizen ikut membantu pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif jelang pilkada dengan tidak menyebar informasi bernada fitnah dan hoax.

"Jangan sampai ikut menyebarkan berita yang memancing emosi orang lain, menista orang lain dan memfitnah orang lain," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama masa minggu tenang.

Menurut Tjahjo, demonstrasi yang dilakukan selama minggu tenang, meski tidak terkait tiga pasangan calon, berpotensi memperkeruh suasana jelang Pilkada, terutama di DKI Jakarta.

"Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga paslon itu. Tapi apapun eksesnya, pasti akan mengganggu stabilitas jelang Pillkada," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan selain Aceh, Papua dan Banten.

Namun, dia memastikan unsur TNI dan Polri telah menyiapkan upaya-upaya pengamanan yang komprehensif agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

Dia juga mengimbau kelompok masyarakat menahan diri dan mengalihkan rencana demonstrasi setelah Pilkada serentak usai.

"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI. Kami akan lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS. Kalau mau demonstrasi nanti lah setelah tanggal 15 (Februari) itu saja," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengaku, pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.

Hal tersebut diungkapkan Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan long march di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Mengingat tingkat kerawanan dan tensi yang cukup tinggi, Wiranto menginstruksikan aparat keamanan untuk menindak tegas siapapun yang menganggu proses penyelenggaraan Pilkada.

Dia meminta polisi tidak ragu dan tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan.

"Kami berjaga dari pihak-pihak yang memanfaatkan pilkada ini dengan langkah-langkah yang justru menodai. Maka saya instruksikan kepada aparat keamanan bertindak tegas tanpa ragu tanpa pandang bulu kepada siapapun yang menganggu pilkada serentak," kata dia.

Selain itu dia juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama dan kaum intelektual ikut membantu pemerintah dalam menjaga penyelenggaraan pilkada dengan cara-cara yang terhormat.

Secara terpisah Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana memastikan jajarannya siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta. 

"Kita kan ada aturannya, kalau minggu tenang itu jelas enggak boleh, apapun bentuk kegiatan politik atau kumpul massa tidak boleh. Nanti akan kami kampanyekan bersama KPU dan Bawaslu," ujar Suntana.

Hal senada juga diutarakan oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana. 

TNI siap berkoordinasi dengan Polri dalam mengamankan situasi jelang Pilkada.

Selain Pangdam dan Wakapolda, dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat negara antara lain Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Torry Djohar, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Hadir pula Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Kepala staf Umum Panglima TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.