Petugas Terlibat Kongkalikong dalam Lapas Diminta Segera Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan banyaknya persoalan di dalam lapas mulai dari peredaran narkoba hingga plesiran para narapidana tidak lepas dari kesalahan petugas lembaga pemasyarakatan.

Tidak jarang, para petugas ini kongkalikong dengan para narapidana dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah diminta tegas untuk menindak setiap petugas yang menyalahi wewenangnya itu.

"Karena praktik hengky pengky yang masih terjadi itulah yang membuka ruang dan peluang terjadi di lapas. Keistimewaan narapidana, kelonggaran, beredarnya narkoba," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

"Kalau enggak ada main mata, enggak mungkin bisa," sambungnya.

(Baca: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP)

Bambang mengatakan pihaknya mendorong agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera bertindak tegas da menegakkan aturan dalam hal pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta tak memberikan keistimewaan bagi narapidana manapun.

"Tidak boleh ada pemberian privilege kepada narapidana, siapapun itu. Harus sama," ucap Politisi Partai Golkar itu.

Menkumham diminta untuk menentukan waktu tertentu untuk setiap lapas melakukan perbaikan. Jika target perbaikan dan penegakan aturan tak tercapai, maka kepala lapas yang bersangkutan bisa ditindak tegas.

"Kalau tidak, lebih baik diganti saja," ujarnya.

(Baca: Anggoro Widjojo Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur)

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, pihaknya menemukan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para napi di 22 lapas.

"Kami dapat membuktikan keterlibatan 22 LP itu dengan bukti akurat," kata Budi Waseso, Kamis (2/2/2017).

Belakangan, data menunjukkan lapas yang terindikasi jadi tempat transaksi narkoba bertambah menjadi 39. Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari mengungkapkan, hampir seluruh Lapas di Indonesia terindikasi sebagai tempat transaksi narkoba.

"Praktik bisnis gelap narkoba dari balik penjara banyak terjadi di LP di kota-kota besar, yaitu LP Cipinang dan LP Wanita Pondok Bambu di Jakarta, LP Kerobokan di Bali, LP Medaeng di Surabaya, dan LP Pemuda Tangerang," kata Arman.

(Baca: Menkumham: Napi Pengendali Narkoba Akan Dipindah ke Lapas Gunung Sindur)

Dia menambahkan, BNN dan Polri tak punya kewenangan mandiri membersihkan praktik ini di Lapas.

Sementara itu, plesiran para narapidana koruptor juga masih marak terjadi. Laporan investigasi Majalah Tempo menunjukkan para narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin kerap mempergunakan alasan izin untuk dapat keluar masuk lapas.

Ada tiga izin yang sering dipergunakan, yaitu izin berobat, izin menjenguk keluarga yang sakit atau kerja sosial. Ketiga izin tersebut diterbikan Kepala LP Sukamiskin.