Menkumham: Napi Pengendali Narkoba Akan Dipindah ke Lapas Gunung Sindur

Kompas.com - 05/02/2017, 17:33 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) segera menyerahkan data para narapidana pengendali jaringan narkotika di Indonesia.

Yasona menegaskan, pihaknya akan memindahkan narapidana yang terlibat dalam pengendalian narkoba itu ke penjara dengan sistem keamanan yang lebih ketat, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.

"Kami tidak punya data. Tapi BNN pasti punya data kerena punya jaringan. Si anu, si anu, si anu yang potensial memiliki jaringan, kasih kami, agar kita tempatkan di tempat yang sudah disepakati bersama, Lapas Gunung Sindur," ujar Yasona di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/2/2017).

(Baca juga: Menkumham Minta BNN Serahkan Data Bandar Narkoba di 39 LP)

Menurut Yasona, Kemenkumham sendiri sudah meneken kerja sama dengan Polri dan BNN tentang pemindahan narapidana perkara narkoba kelas kakap ke Lapas Gunung Sindur. Namun, pelaksanaannya baru akan terealisasi tahun 2018 mendatang.

Meski demikian, jika dirasa aktivitas pengendali narkotika dari dalam Lapas ini sudah meresahkan, bisa saja kebijakan itu dipercepat realisasinya menjadi tahun 2017 ini.

"Bila perlu (ditempatkan) di Nusakambangan, di Lapas Pasir Putih yang dikomitmenkan hanya untuk narapidana terorisme, tapi bisa saja itu kami kosongkan untuk mereka ( narapidana perkara narkoba kelas kakap)," ujar Yasona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yasona menolak jika masih adanya pengendali narkotika dari balik jeruji adalah murni kelalaian Kemenkumham sebagai institusi pengelola lembaga pemasyarakatan. Kemenkumham juga masih dibelit persoalan, mulai dari kurangnya personel sipir hingga keterbatasan peralatan.

"Kami tidak punya kemampuan yang cukup. Kemarin sempat dipikirkan pakai K-9. Tapi K-9 juga ada persoalan. Karena alasan agama, tidak mau ada anjing," ujar Yasona.

"Tahun ini kami sudah membeli perlengkapan X- Ray. Itu pun tidak untuk semua lapas. Ya tidak cukup. Tidak dapat semua karena anggarannya terbatas," lanjut dia.

Oleh sebab itu, sampai saat kebijakan pemindahan narapidana itu terwujud, Kemenkumham, Polri dan BNN berkomitmen untuk terus melaksanakan sidak. Sejak Yasona memimpin Kemenkumham, dia mengklaim bahwa sudah 1.000 sidak yang digelar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X