Soal Hak Anget Penyadapan, Luhut Sebut Kejauhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai usulan DPR untuk membuat hak angket soal penyadapan, adalah hal yang berlebihan.

Apalagi, menurut Luhut, isu soal penyadapan tersebut telah dibantah oleh berbagai pihak.

"Ah sampai jauh-jauh begitu, kan tidak ada yang bilang penyadapan atau perekaman di situ, tidak ada," ujar Luhut saat ditemui di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Isu penyadapan dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pernyataan SBY diungkap ketika menanggapi fakta persidangan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

SBY merasa percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang diklaim diketahui oleh kuasa hukum Ahok merupakan hasil penyadapan.

(Baca: Kata Setya Novanto soal Usulan Hak Angket Isu Penyadapan SBY)

Menurut Luhut, dalam persidangan itu tidak ada yang dengan jelas menyebut soal penyadapan.

Isu yang beredar setelah pernyataan SBY tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

"Jadi, saya kira sudah tenang lah, tunggu saja pilkada tanggal 15, tidak usah dibikin ramai," kata Luhut.

Sebelumnya, Deputi VI BIN Sundawan juga menegaskan tidak pernah memberikan informasi soal komunikasi antara SBY dan Ma'ruf kepada Ahok.

"BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN," kata  dia.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin pun menegaskan Polri secara kelembagaan ataupun anggota Polri secara invididy tak ada yang menyadap percakapan telepon SBY. 

Diberitakan, Fraksi Demokrat menggalang hak angket atau penyelidikan dugaan penyadapan terhadap SBY.

(Baca: Polri dan BIN Sangkal Ada Penyadapan, Demokrat Bersikeras Lanjutkan Hak Angket)

Anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mengatakan, saat ini pihaknya sudah menggulirkan hak angket ke anggota lintas fraksi.

Namun, wacana hak angket ini juga belum disambut oleh fraksi-fraksi lainnya. Sejauh ini belum ada fraksi yang menyatakan setuju. Fraksi PDI-P, Nasdem, Hanura, dan PPP menolak.

Sementara itu, fraksi lainnya masih akan mengkaji dan belum menyatakan sikap. (Baca: Nasdem Tolak Usulan Hak Angket soal Isu Penyadapan SBY)