Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK Akui Kamaluddin Sering ke Ruangan Patrialis di Gedung MK

Kompas.com - 03/02/2017, 17:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengakui bahwa Kamaluddin sering datang ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menemui hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Kamaluddin merupakan orang yang diduga menjadi perantara suap antara Patrialis Akbar dengan pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Dugaan suap itu sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Arief tidak pernah menduga jika kedatangan Kamaluddin itu justru berujung pada penangkapan Patrialis, Kamaluddin, dan Basuki oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan.

"Iya, mungkin ada keperluan," ujar Arief di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Ia menjelaskan, tamu yang datang ke MK sebenarnya tidak bisa sembarangan masuk ke ruangan hakim. Apalagi jika hanya dengan alasan ingin bertemu hakim konstitusi.

Sebab, jika hakim yang ingin ditemui tidak ingin menerima tamu tersebut, maka tidak akan ada pertemuan.

"Tamu yang datang, kalau hakim bilang tidak bisa menerima, itu tidak mungkin naik atas ruangan," ujar Arief.

"Itu sebetulnya kenapa bisa sering ke sini karena hakim bersangkutan oke," kata dia.

Padahal, ada etika bagi hakim konstitusi dalam menerima tamu, meskipun tidak tertulis.

Semestinya, jika hakim konstitusi ingin menerima pihak dari luar MK untuk bertemu maka harus didampingi oleh ajudan, atau setidaknya jadwal atau rencana pertemuan itu diketahui atau dilaporkan kepada sekretaris jenderal.

Hal ini, menurut Arief, seharusnya dipahami oleh seluruh hakim MK.

"Karena itu dalam rangka kontrol kita bicaranya apa, kalau ada apa-apa, kita bisa lihat. Kecuali mahasiswa mau konsultasi, itu pun diketahui ajudan," kata Arief.

(Baca juga: Di Hadapan MKMK, Patrialis Akui Bocorkan Draf Putusan Uji Materi)

Namun terkait persoalan etik, hal ini kembali kepada diri sendiri bagaimana bisa memahami etik dan tetap hati-hati dalam bersikap serta bertindak, karena dijaga dewan etik dan diawasi KPK.

"Kembali ke diri sendiri, pengalaman saya, hakim 'selesai hidupnya'. Mau diapain aja repot, tiap hari diawasi Allah. Sebetulnya itu sudah jadi rem, apalagi ada dewan etik dan disadap KPK," kata Arief.

Kompas TV Resmi Ditahan KPK, Patrialis Undur Diri dari MK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com