Fahri Nilai Pembangunan Infrastruktur Belum Berdampak bagi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah memfokuskan anggaran tahun 2018 untuk pemerataan ekonomi, merupakan dampak dari masifnya pembangunan infrastruktur selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Jadi yang dilupakan oleh Presiden kita begitu dia belanja infrastruktur adalah efek dari pembangunan infrastruktur itu baru terasa jangka panjang. Dan infrastruktur itu efeknya cepat terasa ke kelas menengah," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mengurangi subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah.

Beberapa subsidi yang bersifat langsung, seperti bahan bakar minyak (BBM), turut dicabut oleh pemerintah.

Hal itu, kata Fahri, sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang subsidinya dicabut dan tak langsung merasakan efek dari pembangunan infrastruktur.

"Makanya ini unit gawat darurat (UGD) untuk antisipasi pembangunan infrastruktur perlu disiapkan sama pemerintah. Sebab rakyat menengah ke bawah ini dikorbankan oleh biaya belanja infrastruktur," tutur Fahri.

Karena itu, kata Fahri, yang harus dilakukan ke depan ialah pemerintah harus mengimbangi dengan pemasukan yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah untuk 2018.

"Yang masuk ke masyarakat menengah ke bawah harus ditingkatkan. Biaya langsung tunai dan lainnya harus ditambah untuk mengimbangi harga kebutuhan pokok karena pencabutan subsidi BBM," ujar Fahri.

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menggeber pembahasan arah anggaran negara untuk tahun 2018 mendatang.

Salah satunya dengan menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (1/2/2017).

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa dengan pembahasan yang lebih awal ini, kementerian dan lembaga diharap mampu mengoptimalkan rencana kerjanya.

"Kenapa untuk 2018 sudah dipersiapkan sejak awal? Karena Presiden dan Wakil Presiden ingin ada perubahan (ekonomi pada 2018)," ujar Pramono usai rapat.

Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memprediksi kondisi ekonomi Indonesia pada 2018 akan lebih baik dari tahun ini dan tahun lalu.