Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hoax" Disleksia Ikan Tongkol, SBY Blakblakan, dan Tuduhan Orang Licik pada Pilkada DKI

Kompas.com - 02/02/2017, 08:40 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

1. Ikan Tongkol dan "Hoax" Disleksia: Meramu Kebohongan demi Simpati

Pada Minggu terakhir Januari 2017, beredar dengan sangat viral video AR, anak sekolah yang salah sebut ikan tongkol ketika ditanya oleh Presiden Jokowi. Video tersebut viral di internet karena ketidak-mampuan anak tersebut menyebutkan kata "tongkol" dengan benar.

Jika hal ini terjadi pada kita, tentunya akan malu sekali. Meskipun bagi sebagian orang cukup lucu dan mengejutkan, menertawakan kekurangan seseorang, apalagi mem-bully anak tersebut merupakan tindakan yang kurang bijak dan bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Karena itulah, beberapa hari kemudian beredar informasi lain yang cukup ramai di-broadcast dan sempat dikutip oleh beberapa media online (lihat gambar di bawah) yang pada dasarnya membela anak tersebut lengkap dengan klaim bahwa anak tersebut yatim piatu, menderita disleksia dengan membawa-bawa nama endorser Noviana Dibyantari, Koordinator Komunitas Difabel Semarang.

Baca selengkapnya di sini. 

 

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan soal tuduhan terkait komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan soal tuduhan terkait komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
2. SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

SBY mengaku ingin berbicara blakblakan soal sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan juga Partai Demokrat.

SBY yang menggelar jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/2017), menyatakan bahwa dirinya telah dituduh mendanai aksi damai 411, menginisiasi gerakan makar, hingga rencana pengeboman Istana Merdeka.

Atas semua tuduhan itu, SBY merasa difitnah. Dia pun merasa, pemerintah seolah mendapatkan informasi yang keliru.

"Tentu kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagaimana manusia biasa, saya sampaikan bahwa semua itu tidak benar," ucap SBY.

Baca selengkapnya di sini. 

Baca pula:
SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya 
SBY Singgung Adanya Penyadapan, Ini Kata Wiranto 
SBY Sebut Ada yang Larang Dirinya Bertemu Jokowi, Ini Jawaban Istana 

 

IlustrasiForbes Ilustrasi
3. Kasus Video "Chat" WhatsApp Rizieq-Firza Naik ke Tahap Penyidikan

Penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status kasus video perbincangan antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Firza Husein yang beredar di dunia maya dari penyelidikan ke penyidikan.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com