MK Dinilai Perlu Lembaga Pengawas Etika dan Perilaku Hakim

Kompas.com - 02/02/2017, 06:27 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Poin mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi menjadi salah satu hal penting yang dibahas dalam pertemuan antara Komisi III DPR dan para hakim konstitusi, Selasa (31/1/2017).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menolak lembaganya diawasi karena dikhawatirkan MK akan menjadi subordinat.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menilai MK tetap perlu diawasi oleh lembaga eksternal.

Namun, pengawasan tersebut hanya menyangkut perilaku hakim, bukan menyentuh soal putusan majelis.

"Kalau mereka cuma diawasi dari dalam, ya sama lah kayak Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, kan enggak ada efeknya. Pengawasan dari luar, dong," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

(Baca: Kinerja Dewan Etik Dinilai Belum Maksimal, MK Perlu Lembaga Penjaga)

"Cuma, harus kita sepakati dalam undang-undang itu bahwa (pengawasan) tidak soal putusan. Kalau putusan itu kan mahkota dari hakim," sambungnya.

Trimedya meminta para hakim konstitusi untuk membuka diri. Sebab, mereka cenderung resisten terhadap kata-kata "pengawasan".

Sebab, pengawasan terhadap etika hakim konstitusi dianggap sangat penting.

Untuk mengawasi persoalan etika, menurut Trimedya, dibutuhkan sejenis badan pengawas di luar MK.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Nasional
Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X