Saya sungguh ingin mendapatkan transkrip itu karena dikatakan kami punya rekamannya, dan kami punya transkripnya. Kurang lebih seperti itu.
Nah kalau, saudara-saudara, yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain, saya juga mohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu.
Yang saya tahu selain KPK yang menyadap urusan tindak pidana korupsi, ada lembaga lain, yaitu Polri, BIN, dan BAIS TNI, saya tidak tahu masih ada atau tidak. Tapi paling tidak itulah institusi negara yang memiliki kemampuan menyadap.
Pemahaman saya, sama seperti saya memimpin dulu, penyadapan tidak boleh sembarangan, tidak boleh ilegal, dan harus berdasar aturan yang diatur UU.
Tapi kalau misalnya, mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok, tapi yang lain ya menurut saya sama hukum musti ditegakkan. Nah kalau institusi negara misalnya Polri atau BIN, menurut saya negara itu bertanggung jawab.
Saya juga memohon Pak Jokowi, presiden kita, berkenan memberikan penjelasan, dari mana transkrip atau sadapan didapat itu, siapa yang menyadap. Supaya jelas. Yang kita cari kebenaran.
Ini negara kita sendiri bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Itu dari aspek hukum saudara-saudara dan juga dari aspek politik.
(Baca: SBY: Ada Bukti Percakapan dengan Ma'ruf Amin, Itu Sebuah Kejahatan)
Kalau dari aspek sosial, begini. Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang mendapatkan pengamanan dari Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, rakyat kita yang lain, politisi yang lain. Sangat mungkin mereka mengalami nasib yang sama dengan yang saya alami.
Nah kalau itu terjadi, negara kita seperti rimba raya. Hukumnya hukum rimba. Artinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Padahal yang betul itu yang benar menang yang salah kalah.
Jadi kita mohonkan betul penjelasan dari Bapak Presiden tentang hal ini. Mudah-mudahan rakyat menjadi tenang, karena diucapkan di depan persidangan berarti itu memiliki kekuatan tersendiri dan memiliki keabsahan tersendiri. Itu yang kita sampaikan.
(Baca: Merasa Hukum Rimba Merajalela, SBY Minta Penjelasan Jokowi)
Tentu saudara ingin mendapatkan apa memang tidak ada percakapan antara saya dengan Pak Ma’ruf Amin atau dengan pejabat-pejabat yang lain. Saya ingin bicara truth, fakta, kebenaran.
Tanggal 7 oktober 2016, memang ada pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan Agus-Silvy dijadwalkan ketemu dengan PBNU dan PP Muhammadiyah.