Kompas.com - 01/02/2017, 20:29 WIB
Ilustrasi Kemiskinan di pinggiran Kota Jakarta KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi Kemiskinan di pinggiran Kota Jakarta
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menggeber pembahasan arah anggaran negara untuk tahun 2018 mendatang. Salah satunya dengan menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (1/2/2017).

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa dengan pembahasan yang lebih awal ini, kementerian dan lembaga diharap mampu mengoptimalkan rencana kerjanya.

"Kenapa untuk 2018 sudah dipersiapkan sejak awal? Karena Presiden dan Wakil Presiden ingin ada perubahan (ekonomi pada 2018)," ujar Pramono usai rapat.

Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memprediksi kondisi ekonomi Indonesia pada 2018 akan lebih baik dari tahun ini dan tahun lalu.

"Jadi ini momentum pemerintah menurunkan gini rasio atau ketimpangan," ujar Pramono.

(Baca: Cobek, Kemiskinan, dan Hak Anak yang Terabaikan)

Dalam rapat kabinet itu pun, Presiden menekankan anggaran kementerian dan lembaga diorientasikan sepenuhnya untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden memberikan tugas ke seluruh menteri agar semuanya dikonsentrasikan untuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi," ujar Pramono.

Walaupun gini rasio turun beberapa tahun terakhir, namun Presiden Jokowi belum merasa puas dan tetap memerintahkan agar ditekan kembali.

"Penurunan dari 0,41 menjadi 0,39, beliau tetap ingin agar penurunan itu lebih tinggi lagi supaya gap (ketimpangan ekonomi) menjadi lebih rendah," ujar Pramono.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Nasional
UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

Nasional
Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.