Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Suap Brotoseno Terkait Penundaan Pemeriksaan Dahlan Iskan

Kompas.com - 01/02/2017, 20:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Brotoseno pun menjelaskan penanganan kasus tersebut, termasuk soal pemanggilan Dahlan.

Padahal, selaku penyidik, semestinya Brotoseno memegang rahasia penyidikan.

Brotoseno kemudian menyampaikan kepada Lexi bahwa dirinya membutuhkan biaya milyaran rupiah untuk berobat orangtuanya yang sakit ginjal.

Permintaan Brotoseno itu dipenuhi Lexi.

Sekitar tanggal 18-21 Oktober 2016, bertempat di pavilliun RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Brotoseno menerima Rp 1 miliar dari Lexi yang diberikan melalui Dedy.

Brotoseno menyerahkan Rp 100 juta kepada Dedy sebagai komisi.

Kemudian, pada 21 Oktober 2016, penyidik kembali melayangkan panggilan kedua terhadap Dahlan dengan nomor surat panggilan S.PGL/1715/X/2016 untuk diperiksa sebagai saksi pada 26 Oktober 2016.

Namun, sebelumnya Brotoseno meminta agar pihak Dahlan menyurati Bareskrim untuk menunda pemeriksaan.

Saat itu, pihak Dahlan beralasan ada pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan minta penundaan pemeriksaan untuk tanggal 3 November 2016.

Pada 31 Oktober 2016, Brotoseno bersama Dedy menemui Lexi dan menyarankan agar pemeriksaan bisa dilakukan di Jawa Timur.

Meski sudah ada pemberian uang, ternyata masih ada panggilan penyidik terhadap Dahlan.

Lexi kemudian menambah pemberian uang kepada Brotoseno sebesar Rp 900 juta.

Dedy kembali mendapat bagian Rp 50 juta dari Brotoseno yang diambil dari uang tersebut.

Pemberian itu dilakukan pada 3 November 2016 di parkiran Pasar Festival, Jakarta Selatan.

Kemudian, pada pertengahan November 2016, Brotoseno ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com