Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bandingkan Penyadapannya dengan Skandal "Watergate"

Kompas.com - 01/02/2017, 18:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa, percakapannya melalui sambungan telepon disadap. Hal itu diungkapkan SBY menanggapi fakta persidangan yang disampaikan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam sidang kasus dugaan penodaan agama.

SBY pun membandingkan persoalan penyadapan ini dengan skandal Watergate yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu silam.

“Kalau betul-betul disadap segala pembicaraan dan kegiatan, strategi mungkin rencana akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali. Dan kalau itu menganggap dirinya lawan politik, sama seperti skandal Watergate tadi mendapatkan keuntungan dari penyadapan infromasi dan strategi lawan politik,” kata SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

(Baca: SBY Mengaku Pernah Diberi Tahu Teleponnya Disadap)

Dalam skandal tersebut, ia menuturkan, kubu Presiden Nixon menyadap percakapan lawan politiknya saat kampanye Pilpres. Pada akhirnya, Nixon memang memenangkan kontestasi itu. Namun belakangan, skandal itu ketahuan dan akhirnya Nixon mundur dari jabatannya.

“Skandal terbongkar, ada tapping penyadapan dan spying. Itu yang mengakibatkan Presiden Nixon resign karena dia aka di-impeach karena political spying itu kejahatan serius di negara mana pun juga,” ujarnya.

(Baca: SBY Singgung Adanya Penyadapan, Ini Kata Wiranto)

SBY menegaskan, penyadapan terhadap seseorang yang dilakukan secara illegal tanpa izin pengadilan adalah kejahatan serius. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang hal tersebut. Untuk itu, ia meminta, agar persoalan ini diselesaikan secara serius oleh aparat penegak hukum.

“Saya pada kesempatan ini ingin mendapatkan keadilan apa sesungguhnya terjadi karena kalau betul-betul telepon saya disadap secara tidak legal,” ujar dia.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com