Kompas.com - 01/02/2017, 16:24 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017). Kristian ErdiantoKetua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut C Qoumas, menyesalkan pernyataan dan sikap Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan tim pengacaranya terhadap Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

Ahok dan tim pengacaranya sebelumnya menyebut ada percakapan telepon antara Ma'ruf dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, Ma'ruf dinilai tak tepat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Namun, menurut Yaqut, sebagai pimpinan MUI, Ma’ruf memiliki kompetensi sebagai ahli hukum Islam. Karena itu, Ma’ruf dianggap tepat untuk dihadirkan dalam persidangan kemarin.

"GP Ansor menyayangkan sikap, perilaku, maupun kata-kata dari terdakwa maupun tim pengacaranya dengan alih-alih menolak keterangan Kiai Ma’ruf Amin sebagai ahli justru memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Kiai Ma’ruf sebagai terdakwa," kata Yaqut dalam keterangan tertulis, Rabu (1/2/2017).

Tak hanya itu, ia juga menyesalkan sikap tim Ahok pasca-persidangan yang seakan menuding Ma’ruf dengan tudingan tak berdasar.

Tim Ahok mengaku memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana dan mengeluarkan fatwa terkait kasus penistaan agama.

Namun, Ma'ruf membantahnya.

Menurut Yaqut, Ahok seharusnya tak melakukan hal tersebut dan justru sebaiknya memberikan pembelaan yang mematahkan argumentasi yang disampaikan Ma’ruf di persidangan.

Ma'ruf Amin menjadi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (30/1/2017). Ahok menjadi terdakwa dalam persidangan itu.

Ahok menilai Ma'ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, Ahok telah meminta maaf kepada Ma'ruf Amin atas peristiwa yang terjadi dalam persidangan dan usai persidangan. Dia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan.

(Baca:  Ahok: Saya Minta Maaf kepada KH Ma'ruf Amin...)

"Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya," kata Ahok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X