Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kementerian Libatkan Kontraktor Kecil dalam Proyek-proyek

Kompas.com - 01/02/2017, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar program yang dikerjakan kementerian dan lembaga dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta menekan kemiskinan dan ketimpangan.

Untuk itu, program dan proyek-proyek yang dikerjakan oleh setiap kementerian dan lembaga tidak boleh dikerjakan sendirian, namun melibatkan rakyat kebanyakan.

"Bagaimana dalam cara pengerjaannya agar rakyat dapat mendapat porsi kuenya, agar kontraktor di daerah dapat porsi kuenya, diperbanyak padat karyanya," ujar Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

"Dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor di daerah, kontraktor kecil dan menengah. Agar mereka belajar mengenai proyek yang besar," kata dia.

Jokowi pun menegur Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menurut dia belum banyak melibatkan banyak pihak dalam pengerjaan proyek.

Padahal, tahun lalu BUMN menghabiskan dana yang besar untuk belanja modal, yakni Rp 400 triliun.

"Di BUMN ada induk, anak perusahaan, cucu perusahaan. Hati-hati. Biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri. Berikan ke daerah, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar pelaksanaan setiap program dan proyek benar-benar diawasi secara langsung. Dengan begitu, kualitasnya bisa terjaga dengan baik.

"Dan antara yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan betul-betul bisa sesuai. Jangan sampai terjadi deviasi atau penyimpangan, ini harus dicegah dari awal," ucap Jokowi.

Kompas TV Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bahas Kebhinekaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com