Wapres Kalla Bantah Ada Unsur Politis dalam Pemberian Grasi Antasari

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah mengabulkan permohonan grasi yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, alasan pemberian grasi itu dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Selalu butuh pertimbangan Mahkamah Agung dan itu (pemberian grasi) murni kepada rasa kemanusiaan bahwa proses itu menurut pandangan Presiden tentu wajar diberikan grasi," kata Kalla di Kantor Wapres, Kamis (26/1/2017).

Wapres pun membantah adanya alasan politis di balik dikabulkannya grasi yang dimohonkan Antasari.

"Itu kan soal lama dimohonkan, jadi baru disetujui kan. Jangan digabungkan dengan politik," ujarnya.

Dikabulkannya grasi yang diajukan Antasari tertuang dalam keputusan presiden (keppres). Kepres itu juga berisi pengurangan masa hukuman Antasari selama enam tahun.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, alasan dikabulkannya grasi tersebut adalah adanya pertimbangan Mahkamah Agung yang disampaikan ke Presiden.

Antasari Azhar tetap mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo meskipun sudah mendapat pembebasan bersyarat pada 10 November lalu.

Permohonan grasi tersebut telah diajukan melalui kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, pada 8 Agustus 2016.

(Baca juga: Antasari Azhar: Kepedulian Pak Jokowi terhadap Keadilan Itu Tinggi)

Antasari mengatakan, jika permohonan grasinya diterima, dia bisa melakukan klarifikasi dan mengajukan rehabilitasi.

Sementara itu, setelah menerima grasi, Antasari menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, sore ini. Namun, Antasari bantah akan membahas kasusnya bersama Presiden.

(Baca: Datang ke Istana, Antasari Bantah Bahas Kasusnya dengan Jokowi)