Rieke Minta Jangan Bereaksi Berlebihan soal Revisi UU ASN

Kompas.com - 25/01/2017, 09:37 WIB
Anggota Komis VI DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAAnggota Komis VI DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta seluruh pihak tak bereaksi berlebihan terhadap poin Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Revisi UU ASN sebelumnya telah disepakati menjadi usulan DPR pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017).

Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sejumlah pihak mengkhawatirkan anggaran negara akan membengkak jika harus dialokasikan untuk para tenaga honorer.

(baca: UU ASN Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Anggaran Gaji Honorer Ikut Dibahas)

Bahkan, beberapa anggota Dewan menyebut angka Rp 23 triliun sebagai estimasi gaji yang harus dibayar negara untuk 439.000 honorer.

"Masih jauh lah (pembahasannya). Jadi jangan bereaksi berlebihan. Belum baca lengkap, jangan langsung bilang 'nggak bisa'. Kan ini negara, harus ada payung hukum yang jelas, bukan berdasarkan asumsi," kata Rieke sekalu pengusul UU ASN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, DPR akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo dan kemudian pemerintah mengirim perwakilannya ke DPR untuk melalukan pembahasan.

(baca: Ketua KASN Khawatir Revisi UU ASN Bermotif Tidak Baik, Ini Alasannya)

Karena pembahasan masih panjang, Rieke meminta seluruh pihak tak berasumsi terlebih dahulu soal besaran gaji honorer yang akan menjadi beban negara.

"Kementerian saja datanya belum sinkron. Masih dalam proses pendataan. Pertama, anggaran itu muncul dari mana? Kedua, katakanlah anggaran untuk gajinya memang Rp 23 triliun per tahun, itu juga enggak sampai 2 persen dari APBN kita," tuturnya.

Adapun poin revisi UU tersebut, tak hanya berkaitan soal tenaga honorer melainkan memuat sejumlah poin lain. Salah satunya mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Ada 10 poin. Tapi intinya, memang harus ada perbaikan sistem bagi mereka yang terutama ada di garda terdepan pelayanan publik. Karena sebenarnya, mereka lah kunci dari program-program pemerintah itu," kata Politisi PDI Perjuangan itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

Nasional
Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Nasional
Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Nasional
Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Nasional
Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Nasional
YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

Nasional
Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Nasional
BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

Nasional
Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

Nasional
Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X