Kenaikan Ambang Batas Dinilai Turunkan Persentase Perempuan di Parlemen

Kompas.com - 24/01/2017, 20:47 WIB
- Dosen sosial politik Universitas Indonesia Dirga Ardiansa di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/1/2017) Lutfy Mairizal Putra- Dosen sosial politik Universitas Indonesia Dirga Ardiansa di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/1/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dirga Ardiansa mengatakan, penyederhanaan partai di parlemen melalui peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) berpotensi mengurangi persentase perempuan di parlemen.

"Partai kuat yang akan bertahan. Partai menengah ke bawah akan kesulitan di parlemen dan itu konsekuensinya keterpilihan perempuan semakin mengkhawatirkan," kata Dirga, di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Dirga menyebutkan, jika berkaca dari dua kali penyelenggaraan pemilu legislatif, 2009 dan 2014, partai besar seperti PDI-P dan Golkar memiliki kontribusi yang kecil terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

Keterwakilan perempuan di parlemen justru datang dari partai menengah dan kecil.

"Justru partai menengah ke bawah, Demokrat, Nasdem, PPP, itu justru berkonstribusi positif," ujar Dirga.

Ia menyebutkan, pada pemilu legislatif yang diikuti 38 partai tahun 2009, perempuan menempati 101 dari 560 kursi.

Pada 2014, setelah partai menyusut menjadi 12 partai, keterwakilan perempuan menurun menjadi 97 kursi dari 560 kursi parlemen.

Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu, pemerintah mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap terjadi peningkatan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

Menurut dia, peningkatan ambang patas parlemen penting untuk menjaga kualitas pemilu.

Sebab, dengan adanya ambang batas menunjukkan bahwa tak sembarang partai politik (parpol) bisa memperoleh kursi di parlemen.

Tjahjo menyebutkan, usulan ambang batas parlemen 0 persen tidak selaras dengan peningkatan kualitas pemilu seperti yang diharapkan pemerintah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X