Menaker Yakin Ada Pihak yang Mengolah Isu TKA Ilegal Menjadi Isu SARA

Kompas.com - 23/01/2017, 15:43 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meyakini ada pihak-pihak yang sengaja mengolah isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing (TKA) asal China sehingga bermuatan politik dan bersinggungan dengan persoalan SARA.

Hanif mengatakan, isu tersebut sengaja disebar untuk menggoyahkan posisi pemerintah dan menghambat program-program pembangunan.

Sebab, isu TKA ilegal kemudian bergeser pada sentimen atau kebencian pada etnis tertentu.

Menurut Hanif, isu TKA asal China sudah tiga kali muncul sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Faktanya memang ada TKA, tapi diolah sedemikian rupa menjadi isu SARA dan politik. Makanya ini lebih ke provokasi," ujar Hanif dalam diskusi bertajuk 'SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017' di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Hanif menegaskan bahwa jumlah total TKA tidak mencapai 10 juta orang meski saat ini pemerintah terbuka dengan aliran investasi dari luar negeri.

Berdasarkan catatan Hanif, jumlah total TKA pada tahun 2011 mencapai 72.000 orang. Jumlah tersebut meningkat pada akhir tahun 2016 yakni sekitar 74.000 orang.

Oleh sebab itu, Hanif merasa heran bila isu TKA asal China kembali berhembus kendati peningkatan jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Angkanya ya segitu-gitu saja. Jumlah TKA tidak signifikan jika dibandingkan dengan TKI di luar negeri," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, staf ahli Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bobby Harafinus mengatakan, maraknya isu SARA belakangan ini memberi dampak pada sektor perekonomian meski tidak perlu dikhawatirkan.

Hal tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan di pasar keuangan dan pasa modal saat terjadinya aksi unjuk rasa oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Meskipun aksi tersebut diklaim murni tuntutan sekelompok masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, namun tidak dimungkiri ada penyebaran isu negatif berbau SARA melalui media sosial.

"Isu SARA dan radikalisme berdampak terhadap pasar keuangan. Mulai peristiwa bom Thamrin, unjuk rasa 411 dan 212. Perubahan yang menyolok itu di pasar modal. Memang belum berpengaruh secara umum terhadap perekonomian Indonesia," ujar Bobby.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X