Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Menkumham soal Perbedaan Data WNA China di Indonesia

Kompas.com - 20/01/2017, 08:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM mengakui adanya perbedaan data antarkementerian terkait jumlah warga negara Asing (WNA) dari China yang masuk ke Indonesia.

Menurut Menkumham Yasonna Laoly, hal itu dikarenakan adanya perbedaan model pendataan yang dilakukan.

Data Kemenkumham per 1 Januari hingga 18 Desember 2016, terdapat sejumlah 27.265 transaksi Izin Tinggal Sementara (ITAS) yang diberikan untuk WNA dari China.

"Transaksi dalam artian ITAS, bisa satu orang yang bekerja, tapi membawa juga keluarganya. Misalnya bawa anak kalau dia manajer," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Sementara itu, data Kementerian Tenaga Kerja, terdapat sebanyak 21.271 WNA asal China menurut data Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Adapun jumlah transaksi dokumen ITAS untuk WNA dari China mencapai 31.030 dokumen.

Yasonna menjelaskan, jika ada seseorang yang memiliki ITAS lalu sering keluar-masuk Indonesia, maka perjalanannya akan dihitung sebagai transaksi imigrasi.

"Ini kami jelaskan agar publik tahu, kenapa IMTA yang dikeluarkan Kemenaker dengan data tranksaksi ITAS kami," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Perbedaan juga terjadi terhadap data Direktorat Jenderal Imigrasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Dirjen Imigrasi, jumlah total WNA yang masuk ke Indonesia per 2016 sebanyak 8.974.141 orang. Sedangkan data BPS sejumlah 9.403.000 orang.

"Ada kelebihan 500 ribu data wisatawan dari data BPS. Ini karena cara penghitungannya berbeda. Ini dihitung WNI kerja di luar, pas pulang dihitung juga," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar ke depannya data antarkementerian/lembaga terkait jumlah WNA keluar-masuk akan disinergikan.

"Kami akan bangun sistem informasi yang terpadu, transparan, serta mencoba mengintegrasikan data dengan Kemenpar dan Kemenaker," ujarnya.

Kompas TV Polisi Klarifikasi Isu Keberadaan Ribuan TKA Tiongkok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com