Wapres: Siapa Pun Bisa Berkunjung ke Israel, asal Bukan Pejabat Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mendengar kabar soal pertemuan sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Presiden Israel Reuven Rivlin di Israel.

Namun, menurut dia, siapa pun dapat berkunjung ke Israel, sepanjang mereka bukan pejabat negara yang menggunakan paspor dinas.

"Kalau orang biasa itu banyak sekali yang berkunjung ke sana. Untuk pergi ziarah, Kristen ziarah ke situ, Islam ke Masjid Al Aqsa, itu rutin," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (20/1/2017).

Bahkan, Kalla mengakui, dirinya juga pernah menginjakkan kaki ke negeri itu. Namun, saat itu kapasitasnya bukanlah sebagai pejabat negara.

"Gus Dur (juga) pernah ke sana, saya pernah ke sana, tetapi dalam posisi bukan pejabat. Kalau bukan pejabat itu tidak dilarang. (Soal) MUI ke sana saya tidak tahu," ujarnya.

(Baca: MUI Akui Ada Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel)

Pertemuan antara anggota MUI dan Presiden Israel Reuven Rivlin sebelumnya disiarkan dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Israel, www.mfa.gov.il.

Anggota MUI itu diketahui bernama Istibsyaroh, anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI. Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli mengakui pertemuan itu. Namun, ia menampik Istibsyaroh merupakan salah satu ketua MUI.

"Beliau belum jadi ketua, masih anggota. Masih diusulkan jadi ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI," kata Nadjamuddin, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/1/2017).

Nadjamuddin mengatakan, keberangkatan Istibsyaroh ke Israel adalah atas nama pribadi, bukan mewakili MUI. Berdasarkan pengakuan Istibsyaroh kepada MUI, dia diundang oleh yayasan di Israel untuk berkunjung ke sana.

"Lalu, dipertemukan dengan Presiden Israel," ujar dia.

Nadjamuddin mengatakan, DPP MUI akan segera memanggil Istibsyaroh untuk meminta penjelasan lengkap terkait keberangkatannya ke Israel dan pertemuannya dengan Presiden Israel.

Menurut dia, tidak masalah berkunjung ke Israel untuk tujuan ziarah ke Masjid Al Aqsa, misalnya. Namun, apabila bertemu dengan pejabat, apalagi Presiden Israel, hal itu bisa melukai masyarakat Palestina.

Sebab, Indonesia bersama MUI selama ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.

"Kalau itu memang kesalahan politik atau etika, MUI bisa menyiapkan sidangnya. Kami bisa berhentikan dari anggota komisi," kata dia.