Golkar Akan "Habis-habisan" Perjuangkan Sistem Proporsional Tertutup

Kompas.com - 18/01/2017, 11:18 WIB
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan memperjuangkan agar sistem pemilu 2019 menggunakan proporsional tertutup.

Poin mengenai sistem pemilu menjadi salah satu poin yang akan disoroti pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman menuturkan, kesepakatan memilih sistem proporsional tertutup telah diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Partai Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan sistem pemilu yang akan kami wujudkan adalah sistem pemilu proporsional," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Beberapa alasan pemilihannya di antaranya adalah untuk meneguhkan kedudukan partai politik, memperkuat kewenangan parpol dan sekaligus mengeliminasi dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

Rambe mengatakan, partainya memiliki sikap konkret untuk memperjuangkan itu. Ia mengklaim, Golkar mementingkan kepentingan bangsa bukan hanya kelompok.

"Partai Golkar tidak mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Adapun terkait dengan pembahasan RUU Pemilu, Fraksi Partai Golkar sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejak 10 Januari 2017.

Menurut Rambe, tujuan RUU Pemilu harus memperkuat konsolidasi demokrasi. Sistem presidensial, kata dia, harus diperkuat.

"Intinya bagi Partai Golkar, mewujudkan sistem kepartaian pluralisme moderat. Jadi tidak ekstrem," tutur Anggota Komisi II DPR itu.

"Kami juga tidak melarang, tidak juga terlalu menghendaki munculnya partai-partai baru, tapi ke depan sebaiknya sistem kepartaian kita pluralisme moderat," sambungnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X