Periksa Anak Bupati Klaten, KPK Gali Temuan Uang Rp 3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK melakukan penggalian informasi atas temuan dari pengeledahan di rumah dinas Bupati non-aktif Klaten Sri Hartini pada Minggu (1/1/2017) lalu.

KPK menyita sejumlah uang dari kamar Andi Purnomo, anak Sri Hartini.

"Digali lebih jauh hasil dari penggeledahan dan penyitaan Rp 3 miliar di lemari dari kamar yang diduga kamar Andi Purnomo," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Penyidik juga mendalami keterlibatan Andi dalam kasus dugaan suap promosi dan mutasi jabatan di Kabupaten Klaten.

"Dikonfirmasi juga beberapa nama terkait pengisian jabatan itu," ujar Febri.

Andi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK selama tujuh jam sebagai saksi untuk tersangka Suramlan.

Usai menjalani pemeriksaan, anggota Komisi IV DPRD Kebumen itu irit bicara. Andi didampingi kuasa hukumnya, Dedy Suwandi.

"Ditanya sekitar 20 pertanyaan," ujar Andi.

Bupati non-aktif Klaten Sri Hartini ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12/2016), dalam operasi tangkap tangan KPK.

Dari delapan orang yang ditangkap, KPK hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sri Hartini dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan.

Sementara itu, enam orang lainnya dilepaskan usai diperiksa selama 1 x 24 jam.

Keenam orang itu terdiri dari tiga pegawai negeri sipil, yaitu Nina Puspitarini, Bambang Teguh, dan Slamet, dan tiga swasta bernama Panca Wardhana, Sukarno, dan Sunarso.

Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Atas perbuatannya, Sri dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara, Suramlan sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.