Waketum Demokrat Tak Setuju "Presidential Threshold" Dihapus

Kompas.com - 16/01/2017, 14:08 WIB
Anggota Komisi I Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan tak setuju, bila ambang batas presiden atau presidential threshold dihilangkan.

Menurut dia, ambang batas diperlukan untuk menjaring calon presiden berkualitas yang akan bertarung saat kontestasi pilpres.

“Kalau pun ada kekurangan, kita perbaiki. Kita jangan melangkah mundur,” kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

(Baca: "Presidential Threshold" dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019)

Belakangan, polemik muncul setelah empat fraksi di DPR mewacanakan presidential threshold nol persen.

Keempat fraksi itu Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN. Syarief mengibaratkan perdebatan ini seperti saat pembahasan UU Pilkada beberapa waktu lalu.

Perdebatan ketika itu terkait pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh DPRD atau langsung oleh rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kalau kita alihkan ke DPRD, ya kita melangkah mundur. Bahwa itu juga demokrasi, iya. Tapi, menurut kami sebaiknya yang sudah ada kita pertahankan,” ujarnya.

(Baca: Soal "Presidential Threshold", PKPI Ingin Angka yang Rasional)

Sementara itu, terkait usulan presentase presidential threshold yang diajukan pemerintah dalam draf RUU Pemilu, menurut Syarief, hal tersebut sudah cukup baik.

Dalam usulan yang diajukan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon presiden apabila memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

“Saya kira angka itu sudah cukup bagus dan bisa meningkatkan kualitas,” tandasnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung saat Libur Natal-Tahun Baru

Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Nasional
Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Nasional
Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Nasional
Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Nasional
Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Nasional
Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Nasional
Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Nasional
Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Nasional
Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Nasional
Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Nasional
Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Nasional
Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Nasional
Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.