Pengamat Sebut Ada Upaya untuk Ciptakan Calon Tunggal pada Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menduga ada tujuan tertentu di balik keinginan sejumlah fraksi di DPR untuk mempertahankan sistem ambang batas presiden atau presidential threshold.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan pemerintah di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu ke DPR.

Meski belum final, pada RUU Pemilu, pemerintah mengusulkan pemberlakuan presidential threshold pada Pemilu 2019. Angkanya mengacu pada ketentuan yang sebelumnya digunakan pada Pemilu 2014, yaitu memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif.

(Baca: Wapres Nilai "Presidential Threshold" Masih Dibutuhkan)

“Jangan-jangan orang yang mau adanya presidential threshold ini mau ada calon tunggal di Pemilu 2019,” kata Margarito saat diskusi bertajuk ‘RUU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi’ di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Ia menilai, persoalan hukum akan timbul apabila usulan pemerintah diakomodasi. Sesuai amanat konstitusi, yang menjadi peserta pemilu legislatif maupun pemilu presiden yaitu partai politik.

Meski tetap dapat mengajukan calon anggota legislatif, menurut dia, dengan usulan pemerintah, hanya partai tertentu yang dapat mencalonkan presiden saat pilpres nantinya.

“Kalau hanya memilih DPR, disebut pemilu apa? Karena pada titik itu adalah dua. Asal partai itu ikut pemilu, maka dia berhak mencalonkan DPR juga dapat mencalonkan presiden,” ujarnya.

(Baca:Pengamat: Pemilu Serentak Tak Butuh "Presidential Threshold")

Untuk diketahui, dalam draf usulan pemerintah, ketentuan ambang batas itu diperuntukkan bagi partai atau gabungan partai politik.

Sebagai gambaran, berikut perolehan suara masing-masing parpol yang lolos ke Senayan. PDI Perjuangan meraih 18,95 persen suara (109 kursi), Golkar 14,75 persen suara (91 kursi), Gerindra 11,81 persen suara (73 kursi), Demokrat 10,19 persen suara (61 kursi), dan PAN 7,59 persen suara (49 kursi).

Kemudian PKB 9,04 persen suara (47 kursi), PKS 6,79 persen suara (40 kursi), PPP 6,53 persen suara (39 kursi), Nasdem 6,72 persen suara (35 kursi), dan Hanura 5,26 persen suara (16 kursi).