Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ingin Usung Prabowo Jadi Capres 2019, Apa Tanggapan Jokowi?

Kompas.com - 13/01/2017, 12:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah mengetahui wacana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali diusung sebagai calon presiden pada 2019.

Lalu, apa tanggapan Jokowi yang sempat bersaing dengan Prabowo pada Pemilihan Presiden 2014?

"Ya, tentu Presiden menghormati keputusan siapa pun yang akan maju pada 2019," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

 

(Baca: Fadli Zon: Mayoritas Kader Gerindra Ingin Prabowo Maju Pilpres 2019)

Johan mengatakan, Jokowi menyadari bahwa menjadi calon presiden adalah hak setiap warga negara Indonesia.

Selama memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang, maka setiap WNI berhak mengajukan diri sebagai capres.

"Silakan saja, itu kan hak setiap warga negara, termasuk Pak Prabowo," ucap Johan.

(Baca: Gerindra Ingin Semua Partai Politik Bisa Ajukan Capres)

Namun, Johan mengaku belum tahu pendapat Jokowi terkait usulan Partai Gerinda yang ingin agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan dalam UU Pemilu yang baru.

Saat ini, pembahasan revisi UU Pemilu tengah berlangsung antara DPR dan pemerintah.

"Saya tanya Bapak dulu," ucap Johan.

(baca: PKS Tak Setuju jika Semua Partai Bisa Usung Capres)

Prabowo sebelumnya mengaku belum berpikir untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Hal itu belum diputuskannya karena waktu pemilihan masih lama.

 
 
 

"Masih lama, dua tahun lagi. Lihat nanti," ujar Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, mayoritas kader Gerindra ingin Prabowo kembali maju sebagai capres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com