Menutup Celah Jual Beli Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Modus korupsi berupa jual beli jabatan terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini, pada akhir Desember 2016 lalu.

Pasca penangkapan tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga jual beli jabatan tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia.

Komisioner KASN Waluyo mengatakan, sepanjang tahun 2016, pihaknya menerima 35 aduan yang menyangkut dugaan pelanggaran norma dasar dan kode etik perilaku ASN.

Aduan tersebut mencakup dugaan jual beli jabatan oleh kepala daerah.

"Modusnya beragam, ada yang melalui staf ahli. Misalnya untuk bertahan dalam jabatan tertentu harus membayar Rp 150 juta. Jadi banyak yang menggunakan perantara," kata Waluyo dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Kepala daerah dan dinasti politik

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, birokrasi bukan satu-satunya celah terjadinya praktik jual beli jabatan.

Menurut dia, faktor utama terjadinya modus korupsi tersebut adalah kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah.

Penelitian ICW menunjukkan bahwa birokrasi hanya sebagai alat atau eksekutor dari keputusan yang dibuat oleh pejabat tinggi, atau kepala daerah.

Dalam konteks jual beli jabatan, menurut Ade, para bawahan memang dipaksa oleh kepala daerah untuk membeli jabatan.

Birokrasi digunakan untuk melayani keinginan atasan.

Misalnya, untuk kenaikan jabatan, seorang pejabat pemda harus menyetorkan uang kepada kepala daerah.

Tak hanya itu, untuk mempertahankan posisi, seorang pejabat juga dipaksa untuk mengeluarkan uang.

Selain itu, pemerintah daerah yang dikuasai dinasti politik dinilai paling berpotensi terjadinya jual beli jabatan.

Praktik jual beli jabatan bisa saja digunakan dinasti politik untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar.

Koordinator Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, adanya potensi jual beli jabatan dalam dinasti politik karena ada kontrol yang lemah.

Menurut Robert, pengawas internal akan sulit mengawasi pemerintahan yang dikuasai oleh sebagian besar kerabat penguasa.

Alasan lain, menurut Robert, dinasti politik akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk mempertahankan eksistensi.

Misalnya, saat terjadi pencalonan, dinasti politik membutuhkan biaya untuk memobilisasi suara dan membangun jejaring.

"Biasanya akan memanfaatkan dana bansos, atau bagi-bagi project ke DPRD, atau jual beli jabatan, karena pasti butuh ongkos besar," kata Robert.

Menutup celah jual beli jabatan

Menurut Ade, salah satu solusi untuk mencegah kepala daerah melakukan jual beli jabatan adalah dengan memperkuat institusi semacam KASN.

Keberadaan lembaga independen semacam KASN diharapkan dapat membuat proses manajemen pemda seperti rekrutmen dan mutasi pejabat tidak didasari kepentingan politik atau pragmatis.

Dalam pelaksanaan pilkada, perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk tidak memilih kepala daerah berdasarkan pragmatisme, atau politik uang.

Selain itu, kesadaran memilih pemimpin tidak bersasarkan loyalitas pada dinasti politik.

Menurut Waluyo, yang terpenting adalah perubahan dalam sistem rekrutmen pegawai dan pejabat di lingkungan pemda.

Misalnya, penggunaan lelang jabatan atau pemilihan menggunakan panitia seleksi yang independent.

Kemudian, proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka. Misalnya, syarat administrasi, uji kelayakan dan proses wawancara dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat.

Dalam proses rekrutmen, pemerintah daerah juga dapat melibatkan pihak ketiga atau lembaga eksternal yang berkompetensi dalam bidang rekrutmen.

"Ini peran KASN untuk memastikan pemimpin dipilih melalui seleksi, agar menghasilkan pemimpin yang profesional dan berintegritas tinggi," kata Waluyo.