Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2017, 13:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Arab Saudi tak menerima permintaan Indonesia agar dapat menggunakan sisa kuota haji dari negara lain.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Natsir mengatakan, pemakaian sisa kuota haji negara lain menjadi salah satu opsi yang diminta Indonesia saat berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

Jika Pemerintah Arab Saudi mengizinkan, maka Indonesia akan menggunakan kuota haji dari negara yang tak terpakai, seperti dari Filipina.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah melobi Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait hal ini.

 

(Baca: Jokowi Pastikan Duterte Setuju Sisa Kuota Haji Filipina untuk Indonesia)

Menurut Jokowi, Duterte menyetujui kuota haji yang tidak terpakai di Filipina bisa dialihkan untuk jemaah di Indonesia.

"Ini merupakan opsi yang kita berikan ke Pemerintah Arab Saudi untuk bisa membantu kita meningkatkan kuota haji kita kembali," ucap Armanatha di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Namun, permintaan untuk menggunakan kuota haji negara lain tidak bisa dipenuhi oleh Arab Saudi.

(Baca: Jokowi: Kuota Haji 2017 Naik 52.200 Orang)

Sebab, selama ini tidak pernah ada suatu mekanisme pengalihan kuota haji antarnegara.

Arab Saudi hanya memutuskan untuk mengembalikan kuota haji Indonesia. Sejak 2013, kuota haji Indonesia dan negara lain dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram.

Namun, untuk tahun ini, kuota haji untuk Indonesia kembali normal, dari semula 168.800 anggota jemaah menjadi 211.000 anggota jemaah.

Selain pengembalian kuota, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 anggota jemaah.

"Jadi, opsi yang tadi kita tawarkan, mereka tidak lakukan. Itu hak mereka. Mereka menyampaikan, itu (pengalihan kuota) akan rumit," kata dia.

Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com