Ahok Dihadang Lagi dan Jokowi yang Jadi "Obyek Percobaan" Kaesang, Ini Lima Berita Kemarin yang Perlu Anda Tahu

1. Ahok Kembali Dihadang di Lenteng Agung

Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali mendapat penolakan warga saat berkampanye, Jumat (6/1/2017). Kali ini, penolakan terhadap kampanye Ahok terjadi di Gang Pepaya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Di lokasi tersebut, ada dua orang yang menolak kedatangan Ahok. Dua orang tersebut sempat berdebat dengan warga setempat yang mengikuti blusukan Ahok.

Orang yang menolak itu datang dengan diantar seorang tukang ojek. Mereka membawa bendera berwarna hijau bertuliskan "Forum Warga Lenteng Agung".

Beberapa saat kemudian, personel polisi dari Polsek Jagakarsa langsung mengamankan dua pria penolak kampanye Ahok tersebut.

Selengkapnya baca di sini. 

Baca juga:
Keluarga dari Pria yang Menolak Ahok di Lenteng Agung Ini Marah-marah

TRIBUN KALTENG/FATURAHMAN Bupati Katingan Ahmad Yantenglie (kaus hitam bertopi) melakukan pemeriksaan urine di Mapolda Kalimantan Tengah, Kamis (5/1/2017).

Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie (44) dan teman wanitanya, FY (34), ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perzinahan.

Keduanya tertangkap basah sedang berduaan tanpa busana dalam kamar rumah kontrakan di Kelurahan Kasongan, Katingan, Kamis (5/1/2017).

Status itu ditetapkan setelah keduanya menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Gusde Wardhana mengatakan, keduanya memang melakukan perzinahan di rumah kontrakan yang sengaja disewa.

Selengkapnya baca di sini. 

Baca juga:
Bupati Katingan Diperiksa Usai Berduaan dengan Istri Polisi
Bupati Katingan Jadi Tersangka Perzinaan, Ini Kata Mendagri

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Suasana bekas penggusuran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Jumat (6/1/2017). Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dinilai melanggar undang-undang. Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016.

Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada mereka.

Majelis Hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 tersebut karena dinilai melanggar undang-undang. Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016.

Rumah-rumah warga yang memenangi gugatan sudah rata dengan tanah. Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa hakim mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi.

Penggusuran Bukit Duri juga disebut melanggar asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Hakim juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga Bukit Duri.

Selengkapnya baca di sini. 

Baca juga:
Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Pemprov DKI Akan Ajukan Banding
Empat Bulan Pasca-penggusuran, Begini Kondisi Bukit Duri
Ada Rumah Diisi 19 Kepala Keluarga Pasca-penggusuran Bukit Duri

Kaesang Pangarep/ YouTube Presiden Joko Widodo menyambut warga yang ingin bersalaman saat jogging di lingkungan sekitar Istana Bogor, Minggu (1/1/2016), dalam vlog yang direkam oleh Kaesang Pangarep.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak minum dari gelas, lalu mengatupkan mulut seolah sedang kumur-kumur. Adegan sederhana itu mengawali vlog terbaru Kaesang Pangarep, putra bungsu sang Kepala Negara, yang diunggah ke YouTube pada Kamis (5/1/2017).

Jokowi rupanya sedang menjadi "bahan uji coba" Kaesang yang tengah menjajal kemampuan kamera baru, sesuai judul blog bersangkutan, "Ngetest Camera Baru".

Di potongan-potongan adegan berikutnya, Jokowi terlihat sedang joging sambil mengenakan jaket bomber hijau lumut. Sejumlah warga tampak menghampiri dan berebut menjepret selfie dengan Presiden yang berjalan sambil diiringi pengawal berseragam.

Selengkapnya baca di sini. 

Setyo Adi/Otomania Masyarakat yang antri di Samsat Jakarta Timur buat mengurus surat-surat kendaraan

Publik lagi-lagi dibuat bingung lantaran tidak satu suaranya pemerintah terkait persoalan kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan yang akan berlaku pada Jumat (6/1/2017).

Pemerintah justru saling lempar tanggung jawab dan enggan mengakui dari mana usulan kenaikan kepengurusan STNK hingga BPKB yang mencapai 300 persen itu.

Padahal, keputusan itu merupakan implementasi dari peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, bahkan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bagaimana sebenarnya alur pengajuan kenaikan biaya STNK-BPKB? Selengkapnya baca di sini

Baca juga:
Jelang Tarif Baru Pengurusan STNK, Warga Serbu Samsat
Kapolri: Biaya Urus STNK dan BPKB di Indonesia Terendah di Dunia

.