Politik Dinasti Dinilai sebagai Salah Satu Pintu Masuk Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai, politik dinasti merupakan salah satu pintu masuk korupsi.

Penilaiannya itu berkaca pada kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini.

Sri Hartini merupakan istri bupati sebelumnya, Haryanto, yang berkuasa selama sepuluh tahun. 

"Dari politik dinasti ada enam potensi sumber dana buat melanggengkan oligarki yakni APBD, izin usaha, tender barang dan jasa, birokrasi, akses ekonomi, serta organisasi budaya dan sosial," kata Apung, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).

Untuk melanggengkan dinasti politik tersebut, lanjut dia, biasanya didesain tidak hanya lima atau sepuluh tahun.

"Semisal sampai bapaknya meninggal atau siapa yang bisa menjalankan politik itu hilang dan tutup usia, motifnya ya memperkaya keluarga dan itu pintu masuk ke korupsi politik," kata Apung.