Menteri Agama ke Saudi untuk Pastikan Kuota Haji RI Kembali Normal

Kompas.com - 03/01/2017, 16:29 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016). Kristian ErdiantoMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melawat ke Arab Saudi guna memastikan kuota haji Indonesia kembali ke angka normal.

Sebelumnya, kuota haji Indonesia dipangkas lantaran imbas proyek perluasan Masjidil Haram.

"Insya Allah hari ini saya akan bertolak ke Jeddah karena besok akan ada penandatanganan MoU," kata Lukman di Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Dia mengatakan dalam nota kesepahaman mengenai haji itu ada butir-butir kesepakatan mengenai kuota haji masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Menurut Lukman, Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai negara pertama di dunia yang menandatangani nota kesepahaman haji (MoU) di Arab Saudi.

(Baca: Awal Januari, Indonesia Teken MoU Haji dengan Arab Saudi)

Pemotongan kuota saat pengerjaan perluasan masjidil haram mencapai 20 persen.

Asalnya dijatah 210 ribu orang, menjadi 168 ribu orang

Lukman mengatakan pengembalian dan penambahan kuota haji Indonesia akan berdampak besar terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia.

Kembalinya kuota, kata dia, bukan hanya akomodasi dan konsumsi tapi juga petugas pelayanan haji di dalam negeri dan di Saudi.

Hingga saat ini daftar tunggu haji di sejumlah daerah di Indonesia semakin panjang, mulai dari belasan bahkan sampai puluhan tahun.

Di Jambi misalnya, daftar tunggu sampai 25 tahun dan Daerah Istimewa Yogyakarta 17 tahun.

Kemenag mencatat sekitar tiga juga orang masuk antrean haji.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X