Kompas.com - 03/01/2017, 16:29 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016). Kristian ErdiantoMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melawat ke Arab Saudi guna memastikan kuota haji Indonesia kembali ke angka normal.

Sebelumnya, kuota haji Indonesia dipangkas lantaran imbas proyek perluasan Masjidil Haram.

"Insya Allah hari ini saya akan bertolak ke Jeddah karena besok akan ada penandatanganan MoU," kata Lukman di Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Dia mengatakan dalam nota kesepahaman mengenai haji itu ada butir-butir kesepakatan mengenai kuota haji masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Menurut Lukman, Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai negara pertama di dunia yang menandatangani nota kesepahaman haji (MoU) di Arab Saudi.

(Baca: Awal Januari, Indonesia Teken MoU Haji dengan Arab Saudi)

Pemotongan kuota saat pengerjaan perluasan masjidil haram mencapai 20 persen.

Asalnya dijatah 210 ribu orang, menjadi 168 ribu orang

Lukman mengatakan pengembalian dan penambahan kuota haji Indonesia akan berdampak besar terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia.

Kembalinya kuota, kata dia, bukan hanya akomodasi dan konsumsi tapi juga petugas pelayanan haji di dalam negeri dan di Saudi.

Hingga saat ini daftar tunggu haji di sejumlah daerah di Indonesia semakin panjang, mulai dari belasan bahkan sampai puluhan tahun.

Di Jambi misalnya, daftar tunggu sampai 25 tahun dan Daerah Istimewa Yogyakarta 17 tahun.

Kemenag mencatat sekitar tiga juga orang masuk antrean haji.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X