Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/12/2016, 22:25 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016) pagi. Bupati Klaten Sri Hartini jadi salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut. 

Selain Sri Hartini, petugas juga turut mengamankan tujuh orang.

“Diamankan delapan orang. Satu orang penyelenggara negara, empat orang PNS dan tiga non PNS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat malam.

(Baca: Bupati Klaten Terjaring OTT Terkait Kasus Suap Pengaturan Jabatan)

Namun Febri masih menutup rapat informasi terkait identitas ketujuh orang lainnya yang ditangkap bersama Sri Hartini.

Menurut dia, saat ini kedelapan orang itu masih dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami masih menunggu ke delapan orang itu dan tim. Dan pemeriksaan akan dilanjutkan dalam kurun waktu 1x24 jam,” ujarnya.

“Jadi sampai besok pagi pemeriksaan masih akan terus dilakukan dan juga proses administrasi dan lainnya. Sampai akhirnya kami bisa sampaikan ke publik,” lanjut dia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Sri Hartini ditangkap lantaran diduga menerima suap terkait pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, sebelumnya, membenarkan bahwa petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016) pagi.

(Baca: Ketua KPK Benarkan yang Ditangkap adalah Bupati Klaten)

Menurut informasi, salah satu yang ditangkap KPK dalam operasi itu adalah Bupati Klaten Sri Hartini. Saat dikonfirmasi, Agus membenarkan.

“Benar (Bupati Klaten), OTT akhir tahun,” kata Agus melalui pesan singkat kepada awak media, Jumat (30/12/2016).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

Nasional
Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Nasional
Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Nasional
Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Nasional
Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.