Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MA: Pemecatan Hakim Menurun pada 2016

Kompas.com - 28/12/2016, 21:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2016, dua orang hakim dipecat alias diberhentikan dengan hormat. Jumlah ini lebih sedikit dibanding 2015.

Demikian dipaparkan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di dalam konferensi pers refleksi akhir tahun di ruang Arifin Tumpa, Kompleks MA, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

"Dua yang diberhentikan dari Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat serta satu orang lagi sedang dalam proses sidang majelis kehormatan hakim. Jadi tiga orang," ujar Hatta.

"Dibandingkan tahun lalu (lebih sedikit), ada enam orang (hakim yang diberhentikan)," lanjut dia.

(Baca: Hatta Ali: Utang Perkara MA Tahun 2016 Terendah Sepanjang Sejarah)

Hatta mengatakan, pihaknya terus mendorong optimalisasi disiplin kinerja, pengawasan, pembinaan dan whistleblowing system terhadap hakim dan badan peradilan di bawahnya.

Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kinerja Hakim, Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung serta Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atau whistleblowing system.

Berdasarkan perangkat baru itu, MA melalui Badan Pengawas berhasil menjaring 114 personel yang dikenakan sanksi.

(Baca: Hatta Ali Apresiasi 90 Persen Pejabat MA Sudah Lapor Harta Kekayaan)

"Mereka meliputi hakim, pejabat struktural, fungsional dan staf. Rinciannya 38 orang dijatuhi sanksi berat, 19 dijatuhi sanksi sedang dan 57 orang dijatuhi sanksi ringan," ujar Hatta.

Pemberhentian terhadap dua hakim yang sebelumnya dijelaskan Hatta, masuk ke kategori sanksi berat.

Kompas TV Pemeriksaan Kasus Penyerangan Polisi Oleh Dora Natalia

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com