Kompas.com - 26/12/2016, 18:26 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016) sore. Dimas Jarot BayuSekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016) sore.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, penambahan pimpinan DPR/MPR merupakan kesepakatan lama.

Bahkan, kata Idrus, wacana penambahan pimpinan itu sudah dibicarakan sejak 2014, saat DPR masih terbelah menjadi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Komitmen untuk menambah pimpinan DPR dan MPR itu sudah lama dan pada saat itu sudah ada semacam komitmen," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).

Selain kesepakatan untuk menambah pimpinan DPR-MPR untuk pihak KIH, kesepakatan juga meliputi penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

(Baca: Kurang dari Tiga Jam, Baleg DPR Selesaikan Pembahasan Revisi UU MD3)

Golkar pun berpendapat, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) lebih cepat dilakukan akan lebih baik.

"Semakin cepat semakin baik, karena bagian dari komitmen yang ada sebelumnya. Tapi pada revisi ini hanya penambahan wakil ketua DPR-MPR, yang lain akan kita lakukan yang akan datang," tutur Idrus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, jika ada wacana untuk mengembalikan susunan pimpinan menjadi proporsional, Idrus berpendapat itu sebaiknya berlaku untuk DPR dan MPR periode yang akan datang.

"Tentang penentuan kepemimpinan DPR, MPR dan seluruh AKD secara proporsional, itu bisa saja kalau disepakati. Tapi 2019 yang akan datang," kata Idrus.

(Baca: Sekjen Golkar Sebut Revisi UU MD3 "Persekongkolan Nasional", tetapi...)

Sebelumnya, DPR sepakat melakukan revisi terbatas UU MD3. Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Kompas TV Ketua MPR Setuju Revisi UU "Tambah Kursi Pimpinan"
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.