Jokowi Pastikan Tenaga Kerja Asing Ilegal Akan Ditindak

Kompas.com - 23/12/2016, 12:55 WIB
Salah satu peserta magang (kiri), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (tengah) dan Direktur urusan eksternal PT HM. Sampoerna Tbk, Yos Ginting saat Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOSalah satu peserta magang (kiri), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (tengah) dan Direktur urusan eksternal PT HM. Sampoerna Tbk, Yos Ginting saat Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KARAWANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan setiap tenaga kerja asing yang kedapatan bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak oleh petugas Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi adanya dugaan tenaga kerja asing dari China yang memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

"(Bebas visa) itu untuk turis, untuk turis. Kalau ada (TKA) yang ilegal, ya tugasnya Imigrasi dan tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi seusai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten, di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi menambahkan, Kementerian Luar Negeri selalu melakukan evaluasi setiap saat terhadap kebijakan bebas visa.

Dari 169 negara pemegang bebas visa, nantinya pemerintah akan menilai mana yang membawa keuntungan dan mana yang tidak.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri memberi sambutan saat Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan, mana yang produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," ujar Jokowi.

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan bebas visa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Belakangan, kata Saleh, kian banyak tenaga kerja asing yang menyalahgunakan program bebas visa untuk bekerja di Indonesia.

Fakta itu diperkuat dengan sejumlah penangkapan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi, dan Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Nasional
Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Nasional
Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Nasional
Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.