Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif

Apalagi berdasarkan Pasal 15 UU No 12 Tahun 2011, peraturan perundangan yang dapat mengatur sanksi pidana dibatasi hanya pada dua jenis peraturan, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Jadi, jika materi Fatwa MUI itu tidak diadopsi ke dalam bentuk UU ataupun Perda, maka isi fatwa itu merupakan pendapat, yang tidak mengikat secara hukum, tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar dijatuhkannya sanksi pidana, misalnya dalam kasus penodaan agama.

Namun, saya tetap ingin memberikan satu catatan, terkait posisi Fatwa MUI sebagai sumber hukum, meskipun sekali lagi bukan hukum positif. Teori dasar pengantar ilmu hukum, selalu memasukkan pendapat (doktrin), termasuk dalam hal ini fatwa para alim ulama di MUI, sebagai salah satu sumber hukum di samping sumber hukum lain seperti peraturan perundangan, putusan peradilan, maupun perjanjian internasional.

Namun, sekali lagi, posisi Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum, bukan berarti Fatwa MUI adalah hukum positif. Sebagai sumber hukum, kedudukan Fatwa MUI barulah hukum aspiratif yang dapat menjelma menjadi hukum positif jika diundangkan dalam aturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, dan akhirnya menjadi yurisprudensi.

Satu poin terakhir, sebelum saya mengakhir Catatan Kamisan ini, karena Fatwa MUI bukan hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur negara seperti kepolisian, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksa seperti sweeping di pusat perbelanjaan dan sejenisnya.

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, posisi Fatwa MUI adalah sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena Fatwa MUI bukan hukum positif negara.

Keep on fighting for the better Indonesia.