Wapres: Fatwa MUI untuk Diri Sendiri, Bukan untuk "Sweeping"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif Indonesia dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Aturan (MUI) itu aturan agama, selalu untuk diri sendiri sehingga penegakan hukumnya dosa dan neraka, bukan 'sweeping'," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016), seperti dikutip Antara.

Pernyataan Wapres tersebut ditegaskan menanggapi aksi ormas yang melakukan "sweeping" atau razia dengan dalih menegakkan fatwa MUI tentang larangan mengenakan atribut Natal.

"Tidak bisa, ormas tidak bisa melakukannya (penegakan hukum), itu fungsi polisi," kata dia.

(Baca: Kapolri Tegur Kapolres Bekasi Kota dan Kulon Progo yang Terbitkan SE Merujuk Fatwa MUI)

Wapres RI menambahkan, ormas harus mengerti bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat, bahkan untuk umat Islam karena hubungannya antara pribadi dengan Tuhannya.

"Kalau ada yang melanggar, ya melanggar hukum agama, ada hukumnya, dosa dan neraka," kata dia.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar aparat penegak hukum yang sah, yakni Polri untuk menindak ormas yang melakukan razia sewenang-wenang.

(baca: Polisi Jadikan Fatwa MUI Dasar Bertindak, Presiden Panggil Kapolri)

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan ragu untuk menindak ormas yang tetap melakukan sweeping di ruang publik.

Menurut Tito, tidak ada dasar hukum yang melegalkan aksi sweeping oleh ormas.

Dia juga menyebut Fatwa MUI terkait penggunaan atribut keagamaan yang dijadikan alasan sweeping, bukan merupakan hukum positif.

"Mengenai masalah sweeping ormas, fatwa MUI bukan hukum positif karena bukan otoritas negara. Memang ada yang sudah melakukan langkah-langkah ini dengan bergerombol datang ke mal, kami sebut sweeping. Kalau mereka lakukan pelanggaran hukum apalagi anarkistis seperti yang di Solo, kami tangkap," ujar Tito.