Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Sebelum Bersih dari Pungli, Usaha Kita Belum Berhenti

Kompas.com - 18/12/2016, 10:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa satgas sapu bersih pungutan liar bukan hanya tren sesaat. Banyak pihak yang menuding kerja satgas ini hangat hangat tahi ayam.

Wiranto akan membuktikan bahwa anggapan itu salah. Satgas ini akan terus berjalan hingga Indonesia bersih dari kasus pungli.

"Dari namanya sapu bersih, sebelum bersih daru tanah air, kita tidak akan berhenti dari usaha itu. Sampai saya betul-betul saksikan pungli benar-benar bersih dari Indonesia," ujar Wiranto di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara sosialisasi saber pungli. Acara tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakan bahwa pungutan liar yang biasa ditemui dalam keseharian merupakan suatu pelanggaran hukum dan tak boleh dibiarkan terus terjadi.

"Pungli satu kegiatan yang hampir jadi budaya kita. Seolah menghalalkan itu, padahal itu tidak halal," kata Wiranto.

Sejauh ini, tim saber pungli telah menerima sekitar 17.600 laporan masyarakat mengenai adanya tindakan pungli dari oknum kementerian dan lembaga. Tingginya partisipasi masyarakat untuk melaporkan menunjukkan adanya kesadaran bahwa hal tersebut memiliki risiko hukum.

"Artinya masyarakat sambut baik, masyarakat tidak ragu lapor pungli ke satgas. Dan satgas secara sungguh-sungguh menyambut laporan masyarakat," kata Wiranto.

Pemberantasan pungli tak hanya menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukim dan pemerintah, tapi juga dukungan masyarakat. Jika negara ini bebas pungli, maka investor tak akan ragu-ragu masuk ke pasar Indonesia dan menstabilkan perekonomian masyarakat.

"Juga membantu masyarakat yang pendapatannya pas-pasan tidak digerogoti lagi penghasilannya," kata dia.

Kompas TV 3 Polisi Ini Terjaring Operasi Saber Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com