Fahri Klaim Kantongi Bukti Larangan Berkomunikasi dengan Kader PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengaku memiliki bukti bahwa PKS melarang kader untuk berkomunikasi dengannya. 

Pengakuan ini membantah pernyataan anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring yang mengatakan tak ada larangan kader berkomunikasi dengan Fahri. 

Menurut Fahri, larangan tersebut berbentuk surat dari DPP PKS. Surat itu menyatakan larangan bagi kader PKS untuk berkomunikasi dengan Fahri Hamzah selama masa konflik.

(Baca: Merasa Tak Salah, Fahri Hamzah Enggan Minta Maaf pada PKS)

Konflik antara Fahri dan sejumlah petinggi PKS pecah setelah DPP PKS memecat Fahri. Pemecatan berujung pada gugatan Fahri ke pengadilan. Dan sebagian gugatan Fahri dikabulkan pengadilan. 

"Ada suratnya kok dari bagian kaderisasi. Ada surat dari wilayah-wilayah, saya masih simpan. Surat itu saya pakai untuk bertindak macam-maca bisa saja. tapi saya enggak mau. Sudah terlalu banyak salahnya ini," kata Wakil Ketua DPR ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Fahri pun menyayangkan sikap para petinggi PKS yang, menurut dia, tak dewasa dalam menghadapi permasalahan ini.

Menurut Fahri, semestinya para petinggi PKS tak keras kepala dan memberi ruang komunikasi kepada dirinya untuk menjelaskan duduk permasalahan, sehingga kesalahpahaman bisa teratasi.

"Saya bisa kok diajak ngomong. Saya kan bukan orang yang tertutup. Saya enggak kepala batu. Saya kan orangnya bisa ngomong. Saya bisa dirayu. Saya bisa bcara. Tapi jangan belok-belok. Ungkapkan saja. Kita ini orang dewasa," lanjut Fahri.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menampik adanya larangan komunikasi kader PKS terhadap Fahri Hamzah.

Hal itu disampaikan Tifatul menanggapi pernyataan Fahri yang mengatakan bahwa sekitar satu tahun terakhir, para kader PKS diminta untuk tidak berkomunikasi dengannya sebagai buntut konflik internal antara PKS dan Fahri.

(Baca: Tifatul Bantah Ada Larangan Kader PKS Komunikasi dengan Fahri Hamzah)

"Masa (melarang). Bagaimana cara kita membatasi dan melarang orang bicara? Enggak bisa," ujar Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).