Program Yuddy Chrisnandi bila Resmi Dilantik Jadi Dubes untuk Ukraina

Kompas.com - 15/12/2016, 14:35 WIB
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Yuddy Chrisnandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Yuddy Chrisnandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Duta Besar Indonesia Ukraina, Yuddy Chrisnandi mengaku telah siap sepenuhnya jika nanti resmi dilantik Presiden Joko Widodo.

Yuddy menyatakan hubungan diplomatik antara Ukraina dan Indonesia telah berlangsung sejak 1992 baik di bidang ekonomi, budaya, maupun politik dan pertahanan.

Karena itu, Yuddy menilai, hubungan yang telah terbangun sejak lama itu perlu kembali diperkuat agar hubungan diplomatik di antara kedua negara bisa lebih optimal.

(Baca: Diusulkan Jokowi Jadi Dubes Kiev, Yuddy Yakin Diloloskan Komisi I)

"Peningkatan relasi bussines to bussines, terutama yang berbasis pada dunia maya atau e-commerce, itu penting dilakukan," papar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2016).

Di bidang pendidikan, menurut Yuddy, juga perlu ditingkatkan. Sebab beberapa universitas di Ukraina memiliki kualitas yang teruji di dunia.

"Peningkatan kerja sama juga perlu dilakukan di bidang pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT DI (Dirgantara Indonesia)," lanjut Yuddy.

(Baca: Yuddy Chrisnandi Terkejut Permintaannya Jadi Dubes Dikabulkan Jokowi)

Yuddy Chrisnandi telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, di Komisi I DPR, Rabu (14/12/2016) kemarin.

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini optimistis Komisi I akan memberikan persetujuan.

Selain Yuddy, ada 22 calon Dubes lain yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

(Baca: Jokowi Ajukan Yuddy Chrisnandi, Tantowi hingga Ikrar Nusa Bhakti jadi Dubes)

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu bersifat rahasia dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk memilih para calon duta besarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X