Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Aceh, Plt Gubernur Minta Bupati Tetapkan Status Tanggap Darurat

Kompas.com - 07/12/2016, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Soedarmo, meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan status tanggap darurat setelah gempa 6,4 skala Richter yang mengguncang daerah tersebut, sekitar Pukul 05.03 WIB, Rabu (7/12/2016).

"Karena ini menimbulkan kepanikan ya, saya pikir sudah banyak korban juga. Saya minta Bupati harus mengkaji tanggap darurat," kata Soedarmo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Dengan penetapan status tanggap darurat itu, lanjut Soedarmo, maka Pemerintah Provinsi Aceh bisa mengeluarkan dana bantuan tambahan untuk menanggulangi bencana gempa.

"Prosedurnya begitu, ditetapkan dulu tanggap darurat, nah supaya kita bisa mengeluarkan peraturan gubernur tentang penetapan atau pemberlakuan tanggap darurat," ucapnya.

Soedarmo mengatakan, Pemerintah Provinsi Aceh sejauh ini sudah menginstruksikan semua Kepala Dinas terkait menuju lokasi untuk meninjau dan memberikan bantuan ke korban sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing.

Prioritas saat ini adalah obat-obatan dan alat berat untuk membantu korban yang terluka tertimpa reruntuhan.

"Yang terpenting upaya dari pemerintah daerah yang kita dulukan, kita tidak minta bantuan ke pusat tapi kita mengerahkan segala upaya yang ada di daerah," ucap Soedarmo.

BMKG Aceh merilis, gempa 6,4 SR itu terjadi pada pukul 05:03 WIB, dengan lokasi 5.19 lintang utara (LU), 96.36 Barat Timur (BT) dan 18 kilometer timur laut Kabupaten Pidie Jaya, di kedalaman10 kilometer.

Gempa juga kuat dirasakan di Kabuaten Pidie Jaya dan meluas di beberapa wilayah Aceh antaranya, Pidie, Aceh Besar, Sabang, Bireun, Lhokseumawe.

Kompas TV Kepala Dinkes: 25 Orang Meninggal akibat Gempa Aceh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com