Jokowi Sedih Produk Tekstil Lokal Kalah dengan Produk Impor

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan informasi bahwa ekspor produk tekstil di Indonesia terus menurun.

Dari bulan Januari hingga Oktober 2016, industri tekstil turun 4,3 persen dibanding periode yang sama pada 2015.

"Sementara itu, industri produk tekstil kita juga belum mampu menguasai pasar domestik karena serbuan produk impor dari luar yang sering kali masuk melalui praktik-praktik impor ilegal" ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/11/2016).

Padahal, lanjut Jokowi, industri tekstil dan produk tekstil merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia.

Bahkan, industri ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan perdagangan seperti di Pasar Tanah Abang atau sentra fashion lainnya di Tanah Air.

"Saya melihat negara-negara industri, utamanya di Asia, seperti Jepang, China, Korsel, mengawali revitalisasi menuju negara industri dengan mengembangkan manufaktur produk tekstil," kata Jokowi.

Ia meminta semua kementerian terkait untuk melakukan terobosan untuk mengatasi masalah industri produk tekstil di Indonesia.

Para menteri diminta membuat kebijakan yang mendukung produk tekstil dalam negeri sehingga lebih kompetitif.

Misalnya, kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri ini harus segera diimplementasikan.

Sebab, harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri produk tekstil.

Jokowi juga meminta kebijakan untuk mempermudah prosedur importasi bahan baku produksi yang berorientasi ekspor.

"Buat proses-proses importasi bahan baku produk tekstil menjadi lebih sederhana dan juga tidak mempersulit kegiatan dunia usaha di bidang ini," ujar Jokowi.

Sementara itu, untuk ekspor di pasar global, Jokowi meminta agar ada negosiasi dengan sehingga tarif ekspor produk tekstil bisa ditekan seminim mungkin ataupun digratiskan.

"Kita masih kalah dengan Vietnam di pasar Eropa dan Amerika Serikat karena kita masih dikenakan tarif 5-20 persen, sedangkan Vietnam 0 persen," kata dia.

Terakhir, terkait penyelundupan dan importasi ilegal, Jokowi meminta Badan Keamanan Laut, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dirjen Bea Cukai, dan kepolisian memperkuat sinergi untuk mengatasi permasalahan ini.

"Saya kira permasalahan ini sudah jelas, tinggal bagaimana langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah pemberantasannya di lapangan," ujar dia.