Ahok Tak Ditahan hingga Politik Uang Agus-Sylvi, Ini 5 Berita Kemarin yang Layak Anda Simak

PALMERAH, KOMPAS.com - Dinamika berita sepanjang hari Kamis (1/12/2016) masih ramai diwarnai seputar topik Pilkada DKI Jakarta dan rencana aksi doa bersama 2 Desember.

Di luar itu ada sejumlah berita lain yang layak Anda simak seperti ancaman Jokowi mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya dan seorang tenaga kerja wanita yang hilang selama 10 tahun ditemukan tak mampu lagi berbahasa Indonesia.

Bagi Anda yang tidak mengikuti perkembangan berita sepanjang Kamis kemarin, berikut lima berita yang sebaiknya Anda tahu.

1. Kejaksaan Agung Tidak Menahan Ahok

Berkas perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif DKI Jakarta Basuki dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya diproses ke pengadilan.

Kamis (1/12/2016), Ahok datang ke Kejaksaan Agung didampingi pengacaranya. Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung M Rum menjelaskan, sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama.

Pertimbangan lain kenapa Kejasaan Agung tidak menahan Ahok baca di sini.

Untuk mengikuti perkembangan berita soal kasus Ahok ikuti topik Ahok Jadi Tersangka.

DOKUMENTASI KBRI DAMASKUS Wajah Kujemah bt Sayib, saat ditemukan di Suriah (kiri) dan saat berangkat dari Indonesia (kanan)

Kujemah bt Sayib, tenaga kerja wanita asal Serang, Banten, yang telah hilang kontak dengan keluarganya selama lebih dari 10 tahun, ditemukan di Suriah.

Awalnya, pada Oktober 2016, KBRI Damaskus menerima surat pengaduan dari Deputi Perlindungan BNP2TKI untuk penelusuran Kujemah.

Namun, berdasarkan data dari BNP2TKI, Kujemah telah dipindah dan tak ditemukan di alamat pengaduan.

Setelah menempuh proses panjang, Kujemah ditemukan di Kota Lattakia. Di sana, dia bekerja dengan majikan bernama Jozet Maya.

Saat pertama kali ditemukan, TKW asal Kecamatan Pontang ini sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia lagi.

Selengkapnya baca di sini.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan moratorium atau penghapusan sementara ujian nasional (UN).

Sedikitnya, ada delapan alasan yang melatari wacana tersebut.

Salah satu alasan yang diungkapkan Muhadjir adalah hingga saat ini UN dinilai belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

UN juga dipandang cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah.

Selengkapnya soal delapan alasan yang dijelaskan Mendikbud baca di sini.

ARSIP BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENPAR Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan sambutan pada Rakornas Pariwisata di Ecovention, Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika tidak berhasil memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara yang sudah ditentukan.

Target yang ditetapkan Presiden adalah lebih 20 juta kunjungan wisatawan pada 2019. Target ini lebih dari dua kali lipat dari kunjungan wisatawan pada 2015 yang berjumlah 9 juta orang.

Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat kecil dibanding Malaysia yang mampu mendatangkan 24 juta wisatawan setiap tahun dan Thailand sebanyak 29 juta wisatawan.

"Target saya ke Menpar 20 juta. Kalau enggak ketemu 20 juta, ya dicopot," ucap Jokowi.

Selengkapnya baca di sini.

Baca juga:
Menerapkan Total Branding di WTM London
Ini Penampakan Taksi di London yang Promosikan Wisata Indonesia
Wonderful Indonesia Berlangsung Meriah di Los Angeles

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, menyapa warga secara bersama-sama sebelum menghadiri pertemuan dengan komunitas Betawi di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, sebagai politik uang.

Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.

"Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasi.

Selengkapnya baca di sini.