Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2016, 23:27 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan moratorium atau penghapusan sementara ujian nasional (UN).

Sedikitnya, ada delapan alasan yang melatari wacana tersebut.

Pertama, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2008.

Dengan keluarnya putusan tersebut, maka UN dinilai perlu dimoratorium hingga sarana prasarana sekolah merata di seluruh Indonesia.

"Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut," ujar Muhadjir membacakan petikan putusan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kedua, sesuai dengan nawacita untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga, Moratorium UN, lanjut Muhadjir, juga guna menghindari siswa putus sekolah atau drop-out.

Keempat, Muhadjir menilai, hasil UN hingga saat ini belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

"Bentuk UN selama ini kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh," kata dia.

Kelima, cakupan UN yang luas juga menciptakan kesulitan dalam memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan. Sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan UN sangat besar.

Keenam, UN juga dianggap tak berimplikasi sama dan secara langsung terhadap setiap peserta UN.

"Hasil UN mempunyai implikasi ketika dimanfaatkan untuk kepentingan lain, misalnya seleksi," kata Muhadjir.

Ketujuh, UN dinilai belum menjadi alat pemetaan yang tepat. Sebab, pemetaan mutu yang baik menuntut adanya instrumen pemetaan lain selain UN.

Pemetaan mutu, lanjut Muhadjir, tak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa.

Kedepalan, UN dinilai cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah. Sifat UN dianggap hanya menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran tertentu saja.

"Sekolah cenderung hanya terfokus pada mata pelajaran yang diberikan pada UN, kurang memperhatikan mata pelajaran lainnya," tutur Muhadjir.

Format soal UN yang bersifat pilihan ganda juga menjauhkan siswa dari pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis dan analis.

"Juga (menjauhkan siswa) dari praktik-praktik penulisan esai sebagai latihan mengekspresikan pikiran dan gagasan anak didik," tutup dia.

Kompas TV Siswa & Guru di Kudus Tolak Penghapusan UN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.