Kompas.com - 28/11/2016, 17:05 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, DKI Jakarta menjadi daerah paling rawan konflik yang dipicu isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada Pilkada 2017. 

Isu tersebut diembuskan pihak-pihak tertentu dengan tujuan menimbulkan konflik antara para pendukung pasangan calon kepala daerah.

"Hanya ada di DKI Jakarta saja isu-isu SARA itu. Kalau di daerah lain alhamdulillah tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Muhammad usai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017 dengan Komnas HAM, Polri dan KPU, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Muhammad menuturkan, saat ini DKI Jakarta dinilai sebagai daerah yang paling rawan konflik jika dibandingkan Aceh, Banten, Papua dan Papua Barat.

(Baca: DKI Jakarta Dinilai Paling Rawan Konflik Jelang Pilkada Serentak 2017)

Dia menyebut status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat kontestasi politik nasional membuat indeks kerawanannya meningkat.

Di sisi lain, isu SARA mulai meningkat saat terjadi polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebelumnya, Bawaslu hanya menyebut Aceh, Banten dan Papua Barat sebagai daerah rawan konflik dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP 2016).

"Ada tiga daerah yang dinilai rawan untuk Pilkada yakni Aceh, Papua barat dan Vanten. DKI Jakarta sebenarnya tidak terlalu rawan, cuma karena konstentasinya saja kali ya karena di Ibu Kota," kata Muhammad.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigadir Jenderal Pol Bambang Usadi.

Bambang mengatakan saat ini DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rawan konflik. Menurut dia, polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonanktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memicu situasi yang kurang kondusif.

(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017)

Tidak bisa dimungkiri, kata Bambang, kasus tersebut juga diwarnai oleh isu berbau SARA.

Di sisi lain, dugaan adanya makar dan indikasi penyusupan kepentingan politik saat aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu juga memberikan pengaruh.

"Apalagi kasus Ahok juga diwarnai isu SARA. Ini sangat rawan, perlu persiapan. Sehingga kami menyatakan bahwa kemungkinan konflik di Jakarta lebih besar daripada daerah lain, yang paling rawan ya jelas DKI Jakarta ini. Ada isu upaya makar segala," kata Bambang.

Kompas TV Buni Yani Ditetapkan Tersangka Dugaan Penyebaran SARA

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Ingin Komentar Soal Nasdem Usung Anies Capres: Kita Masih Dalam Suasana Duka

Jokowi Tak Ingin Komentar Soal Nasdem Usung Anies Capres: Kita Masih Dalam Suasana Duka

Nasional
Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Nasional
PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

Nasional
Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasional
MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

Nasional
Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Nasional
Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Nasional
Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasional
Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Nasional
Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Nasional
Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan 'Groundbreaking' Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan "Groundbreaking" Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.