Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Siapa Pun Manusianya, Hak-hak Dasar Tidak Boleh Dikurangi

Kompas.com - 23/11/2016, 16:19 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan, setiap orang memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Hal itu juga berlaku bagi kaum minoritas, lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT), dan kelompok sexual orientation gender identity and expression (Sogie).

Demikian disampaikan Roichatul dalam seminar "Refleksi Penikmatan HAM Kelompok Minoritas Orientasi Seksual dan Idetitas Gender Pasca 10 Tahun Yogyakarta Principle", di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

"Siapapun manusianya, hak-hak dasar tidak boleh dikurangi," ujar Roichatul.

Komnas HAM meminta semua pihak bisa menerima kelompok minoritas, LGBT, dan Sogie.

Setelah 10 tahun penandatanganan Yogyakarta Principle, ia berharap masyarakat tidak lagi mendiskriminasi kelompok-kelompok itu baik melalui sikap maupun stigmatisasi.

"Komnas HAM meminta kita semua untuk konsisten pada konstitusi dan Pancasila bahwa manusia harus dimuliakan di bumi Indonesia, terlepas dari apapun adanya manusia itu," kata dia.

Sementara itu, Aktivis GAYa Nusantara Surabaya, Dede Oetomo mengatakan, hingga saat ini pemenuhan hak-hak kaum minoritas, LGBT dan Sogie masih minim.

Menurut dia, masih kerap terjadi tindakan diskriminastif terhadap kelompok-kelompok  tersebut.

Hal ini karena sejumlah aturan, khususnya Peraturan Daerah (Perda) masih belum sepenuhnya mengakomodir kelompok minoritas, LGBT, dan Sogie.

"Jadi, banyak perda atau kebijakan yang tidak berperspektif HAM. Misalnya yang pernah saya datangi di Yogyakarta itu Perda mengenai Gepeng (gelandangan dan pengemis ), di sana disebutkan camp assesment," kata Dede.

Ia mengatakan, camp assesment merupakan tempat bagi mereka yang dianggap"bermasalah".

Di camp tersebut, mereka diproses untuk selanjutnya ditentukan akan dikembalikan kepada keluarga atau dipindahkan ke panti rehabilitasi.

Menurut Dede, perda seperti itu sangat rentan terhadap pelanggaran HAM seperti mengalami tindak kekerasan.

Selain itu, kriteria orang yang dapat ditangkap juga tidak jelas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com