Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Menganjurkan Tidak Demonstrasi, tetapi Tidak Melarang

Kompas.com - 19/11/2016, 15:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun Rasmin memastikan akan ada aksi unjuk rasa susulan pada 2 Desember 2016.

Demonstran akan menuntut agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditahan oleh polisi.

Belum lama ini, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta umat Islam tidak menggelar aksi unjuk rasa lanjutan.

Menurut Din, saat ini masyarakat hanya perlu mengawal proses hukumnya. Namun, menurut Zaitun, itu bukan berarti MUI melarang aksi demonstrasi.

"MUI menganjurkan tidak demo dan tidak melarang juga, sedangkan Presiden tidak melarang demo, apalagi MUI," ujar Zaitun, Sabtu (19/11/2016), di Jakarta.

Zaitun memastikan bahwa aksi tersebut akan berlangsung sangat damai. Tema yang diusung adalah "Aksi Damai, Bersatu Berdoa untuk Negeri".

Menurut dia, aksi bukan lagi unjuk rasa dengan berjalan dari satu titik ke titik lain sambil menyampaikan pendapat. Aksi dilakukan dengan menggelar shalat Jumat bersama dan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelum shalat Jumat, doa bersama akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Boleh saja selama unjuk rasa dilakukan damai, menuntut keadilan, dan dua juta rakyat ini merasa bahwa rasa keadilan belum terpenuhi. Oleh karena itu, akan unjuk rasa lagi," kata Zaitun.

Tempo hari, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyatakan akan menggelar aksi damai ketiga pada 2 Desember 2016.

Panglima Lapangan GNPF MUI sekaligus Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Ahok belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta peserta aksi 2 Desember 2016 nanti dibatasi. Tito mengaku kesulitan mengontrol aksi jika massa yang hadir terlalu banyak.

Menurut Tito, massa dapat terpicu provokasi jika ada pihak ketiga yang ingin aksi berbuntut kericuhan.

Peserta yang akan mengikuti demonstrasi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang tidak berunjuk rasa. Jangan sampai aksi tersebut mengganggu keamanan dan ketenteraman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com