Polisi Tahan AKBP Brotoseno dan Pihak Penyuap di Tahanan Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri telah menahan Kepala Unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Brotoseno dan rekannya, Kompol D, terkait kasus dugaan penerimaan suap.

Selain itu, terhadap pihak penyuap yaitu HR dan LM juga dilakukan penahanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, keempatnya ditahan di rumah tahanan berbeda.

"AKBP B ditahan di Polda Metro, kalau Kompol D di Polres Jakarta Selatan," ujar Boy Rafli Amar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Sementara itu, HR dan LM selaku pihak pemberi ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan.

Penahanan dilakukan terpisah agar tak ada komunikasi antara pihak pemberi dan penerima.

"Untuk kasus yang sama, para tersangka harus dipisah penahanannya agar mereka tidak kompak dan merencanakan sesuatu," kata Boy.

Brotoseno ditahan di Rutan Polda Metro Jaya karena Gedung Bareskrim Polri tengah direnovasi.

Semua tahanan Bareskrim kini tersebar tempat penahanannya.

Pemberian uang ini terkait kasus cetak sawah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2012-2014 di Kalimantan. Brotoseno dan D, diduga menerima uang Rp 1,9 miliar dari seorang pengacara berinisial HR.

Rencananya, uang yang diberikan sebesar Rp 3 miliar. Namun, HR baru menyerahkan Rp 1,9 miliar. HR merupakan pengacara dari DI yang masih berstatus saksi dalam kasus cetak sawah.

Namun polisi enggan menyebut siapa sosok DI tersebut.

Sebelumnya diketahui bahwa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang memiliki inisial sama, juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

HR memberi uang kepada B dan D melalui perantara bernama LM.

Kemudian, keempat krang itu ditangkap dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Saat ini, kasus itu sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pemberian uang utu dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksaan terhadap DI.

"Yang bersangkutan, DI sering keluar negeri untuk bisnis dan pengobatan. Sehingga penyidik diminta jangan terlalu cepat memanggil atau periksa, diperlambat saja," kata Rikwanto.

Dari pemeriksaan, HR mengaku uang yang diberikan kepada perwira menengah polisi merupakan uang pribadinya.

Namun, Bareskrim masih mendalami apakah HR berkoordinasi dengan DI terlebih dahulu untuk memberikan uang tersebut.

Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus cetak sawah, yakni Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin.

Dalam proyek tersebut, Upik sebagai ketua tim kerja Badan Usaha Milik Negara Peduli 2012.

Dalam kasus ini, Dahlan selaku menteri BUMN saat itu disebut sebagai inisiator proyek pengadaan lahan sawah di Kalimantan Barat sejak 2012 hingga 2014.

Kontrak cetak sawah itu diduga fiktif dan merugikan negara. Ada tujuh BUMN yang menyetorkan sejumlah uang berkisar Rp 15 miliar-Rp 100 miliar untuk proyek tersebut. Setiap BUMN mendapat dua persen keuntungan dari uang yang disetorkan.

BUMN itu di antaranya PT Perusahaan Gas Negara, PT Pertamina, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Kesehatan, PT Sang Hyang Seri, dan PT Hutama Karya.