Kompas.com - 17/11/2016, 21:30 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (17/11/2016) sore.

Di depan Pimpinan DPR, Dewan Pembina GNPF MUI sekaligus Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Shihab menyampaikan hal-hal terkait unjuk rasa 4 November 2016.

"Sekaligus kami menyampaikan kronologisnya dan berbagai masukan," ujar Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Salah satu masukan yang disampaikan GNPF adalah agar DPR menggunakan hak konstitusinya untuk meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo yang pada hari unjuk rasa, disebut Rizieq, enggan menerima kedatangan para habib dan ulama.

(Baca: Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa)

Setelah sejumlah ulama dan habib gagal bertemu presiden, kata Rizieq, terjadi tindakan represif dari aparat. Akibatnya, pendemo banyak yang mesti dilarikan ke rumah sakit.

"Jadi, kami minta DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan untuk menggunakan hak-hak konstitusinya agar mendalami persoalan tersebut," tutur Rizieq.

GNPF juga membahas proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi tersangka.

Rizieq mengatakan, pihaknya ingin agar Ahok juga ditahan. Salah satu pertimbangan Rizieq adalah karena dalam sejarahnya, tidak ada seorang pun yang terjerat kasus penistaan agama tidak ditahan.

(Baca: Proses Hukum Ahok Transparan, Jokowi Minta Tak Ada Lagi Unjuk Rasa)

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuturkan, masukan yang dipaparkan GNPF MUI akan dicatat untuk menjadi bahan pendalaman terkait aksi 4 November 2016.

Komisi III DPR dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mendalami hal tersebut.

"Keterangan-keterangan tadi sangat penting untuk menjadi catatan sekaligus bahan untuk melakukan tugas pengawasan. Selama ini yang kami dengar dan lihat tidak semuanya bisa terangkum," kata Fadli.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Nasional
Ratusan CPNS yang Mengundurkan Diri Masuk 'Black List', Dilarang Ikut Tes Lagi

Ratusan CPNS yang Mengundurkan Diri Masuk "Black List", Dilarang Ikut Tes Lagi

Nasional
Hak Memperoleh Bantuan Hukum Secara Gratis

Hak Memperoleh Bantuan Hukum Secara Gratis

Nasional
Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.