Kompas.com - 17/11/2016, 21:30 WIB
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (17/11/2016) sore. KOMPAS.com/Nabilla TashandraGerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (17/11/2016) sore.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (17/11/2016) sore.

Di depan Pimpinan DPR, Dewan Pembina GNPF MUI sekaligus Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Shihab menyampaikan hal-hal terkait unjuk rasa 4 November 2016.

"Sekaligus kami menyampaikan kronologisnya dan berbagai masukan," ujar Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Salah satu masukan yang disampaikan GNPF adalah agar DPR menggunakan hak konstitusinya untuk meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo yang pada hari unjuk rasa, disebut Rizieq, enggan menerima kedatangan para habib dan ulama.

(Baca: Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa)

Setelah sejumlah ulama dan habib gagal bertemu presiden, kata Rizieq, terjadi tindakan represif dari aparat. Akibatnya, pendemo banyak yang mesti dilarikan ke rumah sakit.

"Jadi, kami minta DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan untuk menggunakan hak-hak konstitusinya agar mendalami persoalan tersebut," tutur Rizieq.

GNPF juga membahas proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi tersangka.

Rizieq mengatakan, pihaknya ingin agar Ahok juga ditahan. Salah satu pertimbangan Rizieq adalah karena dalam sejarahnya, tidak ada seorang pun yang terjerat kasus penistaan agama tidak ditahan.

(Baca: Proses Hukum Ahok Transparan, Jokowi Minta Tak Ada Lagi Unjuk Rasa)

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuturkan, masukan yang dipaparkan GNPF MUI akan dicatat untuk menjadi bahan pendalaman terkait aksi 4 November 2016.

Komisi III DPR dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mendalami hal tersebut.

"Keterangan-keterangan tadi sangat penting untuk menjadi catatan sekaligus bahan untuk melakukan tugas pengawasan. Selama ini yang kami dengar dan lihat tidak semuanya bisa terangkum," kata Fadli.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.